"Seperti yang Anda ketahui, tidak akan ada tarif jika, atau perusahaan-perusahaan di negara Anda, memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat. Dan, pada kenyataannya, kami akan melakukan segala yang mungkin untuk mendapatkan persetujuan dengan cepat, profesional, dan rutin. Dengan kata lain, dalam hitungan minggu," tulisnya.
Meski sama-sama dikenai tarif 25 persen oleh AS, dampak kebijakan itu mengakibatkan tekanan lebih berat pada perekonomian Jepang ketimbang Korsel.
Perusahaan sekuritas SMBC Nikko Securities memperkirakan kebijakan Trump itu bisa memangkas 0,26 persen poin pertumbuhan ekonomi Jepang tahun fiskal 2025. Upah riil bulan Mei turun cepat dalam dua tahun terakhir.
”Meskipun Jepang kemungkinan besar menghindari skenario terburuk, tarif sebesar 25 persen akan tetap merugikan laba eksportir hingga 25 persen,” kata Kazuki Fujimoto, analis Japan Research Institute.
”Jika laba perusahaan memburuk, sulit untuk mencegah perusahaan mengurangi upaya untuk menaikkan upah,” ucapnya.
Situasi ini juga bisa berdampak pada pemerintahan PM Ishiba. Jajak pendapat media baru-baru ini menunjukkan koalisi yang berkuasa di bawah Ishiba mungkin gagal mempertahankan mayoritas di majelis tinggi, yang dapat mempersulit negosiasi perdagangan.
Setelah daftar lengkap tarif impor diumumkan, banyak yang bertanya-tanya mengapa negara-negara Asia menjadi yang paling banyak terkena dampaknya.
Dikutip dari The Guardian, ada beberapa alasan di balik keputusan Presiden Trump menaikkan tarif untuk negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, hingga Indonesia.
Salah satu alasan yang disampaikan Trump adalah soal defisit perdagangan. Menurutnya, banyak negara Asia mengekspor lebih banyak barang ke Amerika Serikat dibandingkan yang mereka impor dari sana.
Baca Juga: Dicalonkan Jadi Dubes Jepang, Ini 7 Kiprah Intelektual Kartini Sjahrir yang Jarang Diketahui
Ketimpangan ini dianggap tidak adil dan menjadi dasar pemberlakuan tarif baru. Meski begitu, para analis mempertanyakan cara Trump menghitung defisit ini dan menilai pendekatannya terlalu menyederhanakan masalah yang kompleks.
Berita Terkait
-
10 Ribu Perusahaan di Jepang Sudah Bangkrut, Ini Penyebabnya
-
Hooters Bangkrut, Para Pelayan Seksinya Kemana?
-
Industri Baterai Raksasa Asal Sweida Bangkrut, 5.000 Karyawan Bakal Kena PHK
-
Perusahaan Pembuat Film Matrix Bangkrut, Punya Utang Rp 16 Triliun
-
Forever 21 Segera Bangkrut, 358 Karyawan Kena PHK
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Geser Erick Thohir, Rosan Roeslani Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah
-
Pengusaha Minta Pemerintah Beri Ruang Proyek Infrastruktur untuk UMKM Konstruksi
-
Rekomendasi Saham-saham yang Patut Dicermati Senin 12 Januari 2026
-
FAO: 43,5% Masyarakat Indonesia Tidak Mampu Beli Makanan Bergizi, Negara Intervensi Lewat MBG
-
Emas Pegadaian Tidak Banyak Fluktuasi, Harga Stabil 2 Jutaan Hari Ini
-
Kasus Fraud Rp1,4 Triliun, OJK Mulai Sisir Aset PT Dana Syariah Indonesia
-
Tekan Angka Kecelakaan, Kemenhub Siapkan Aturan Baru Standar Teknologi Motor
-
Lion Parcel Kirim 10 Ton Logistik ke Wilayah Bencana Sumatra
-
Klaim Swasembada Dibayangi Risiko, Pengamat Ingatkan Potensi Penurunan Produksi Beras
-
Penyaluran Beras SPHP Diperpanjang hingga Akhir Januari 2026