- FAO mencatat 43,5 persen penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat.
- Global Hunger Index (GHI) 2025 menempatkan Indonesia pada posisi ke-70 dari 123 negara.
- Akibatnya, kenaikan harga sekecil apa pun di pasar bagaikan hantaman badai yang seketika membuat pangan bergizi menjadi barang mewah yang tak terjangkau.
Suara.com - Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Food and Agriculture Organization (FAO) dalam laporan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025 mencatat 43,5 persen penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat.
Selain itu Global Hunger Index (GHI) 2025 menempatkan Indonesia pada posisi ke-70 dari 123 negara. Skor ini menunjukkan bahwa level kelaparan masyarakat kita masih berada pada tingkat moderat. Posisi tersebut masih jauh dari kata sejahtera.
Bagi keluarga prasejahtera, urusan perut adalah urusan bertahan hidup. Data menunjukkan bahwa porsi pendapatan mereka habis oleh belanja pangan. Akibatnya, kenaikan harga sekecil apa pun di pasar bagaikan hantaman badai yang seketika membuat pangan bergizi menjadi barang mewah yang tak terjangkau.
Salah satu kisah datang dari Kasmi Harasti, seorang relawan di dua dapur SPPG, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Saat ia bertugas di Desa Suka Bandung dan Desa Tanjung Iman, seorang siswa menyimpan telur rebus yang hari itu jadi salah satu menu saat MBG dibagikan ke sekolah-sekolah.
“Ketika ditanya apakah ia tidak menyukai menu tersebut, siswa itu menjawab bahwa ia sangat menyukai telur. Namun, ia memilih menyimpannya untuk diberikan kepada ayahnya, karena di rumah mereka jarang mengkonsumsi telur rebus,” tutur Kasmi.
Dari kisah tersebut, terlihat bahwa negara perlu hadir untuk urusan pemenuhan gizi masyarakat. Program MBG ini sangat krusial bagi masyarakat di daerah terpencil, mengingat banyak dari mereka yang jarang mendapatkan akses terhadap sumber protein seperti telur, ayam, daging, maupun ikan laut. Ini adalah masalah serius yang masih menjadi bagian dari bangsa kita.
Menurut Badan Pusat Statistik, keluarga miskin atau pra sejahtera sejumlah 8,47% (BPS, Maret 2025). Dengan begitu perkiraan jumlah ibu hamil, ibu menyusui, bayi (0-11 bulan), baduta (12-23 bulan) mencapai 2,16 juta jiwa . Sedangkan siswa SD-SMA dari keluarga prasejahtera mencapai 3,33 juta .
Dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai tepat untuk membuka akses pangan bergizi bagi jutaan keluarga pra sejahtera di Indonesia dari Sabang-Merauke. Selain itu dari sudut pandang ahli kesehatan, pemberian asupan pada masa kandungan hingga anak usia 3 tahun sangat krusial bagi optimalisasi otak.
Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, SpA (K), MSi, Dokter Spesialis Anak sekaligus Konsultan Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, menekankan bahwa program asupan bernutrisi seperti MBG harus diberikan setiap hari.
Baca Juga: SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
“Sejak di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun (1000 hari pertama kehidupan), struktur makro dan mikro otak sedang dibentuk secara masif. Proses ini menuntut asupan nutrisi lengkap tanpa jeda. Jika MBG tidak konsisten diberikan setiap hari, maka pertumbuhan struktur otak janin dan bayi berisiko tidak optimal. Kualitas nutrisi pada periode emas inilah yang kelak menentukan kualitas kesehatan dan produktivitas manusia saat dewasa,” terangnya.
Namun begitu Prof. Soedjatmiko menggarisbawahi bahwa pemberian MBG untuk ibu hamil, menyusui, bayi, dan balita jauh lebih rumit dibandingkan kelompok usia sekolah.
“Bagaimana memastikan ibu hamil di pelosok mendapatkan asupan setiap hari jika tidak bisa ke Puskesmas? Sistem pengantaran ke rumah menjadi kunci, namun memerlukan manajemen pengantaran yang jelas,” sarannya.
Ia juga menyoroti agar MBG untuk ibu hamil, menyusui, bayi, balita di bawah dua tahun (baduta) dari keluarga miskin memiliki manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar. Efisiensi dana juga sangat besar apabila MBG lebih tepat sasaran. Sementara keluarga yang sudah mampu bisa mandiri memenuhi asupan gizi hariannya. Selain harus mengutamakan keluarga miskin, Prof. Soedjatmiko juga menyarankan agar MBG harus dibarengi dengan program percontohan pengolahan bahan pangan lokal.
“Agar keluarga mereka mampu menyiapkan makanan bergizi secara mandiri dan tidak selamanya bergantung pada bantuan,” sarannya.
Apabila dilihat dari aspek pembangunan ekonomi, MBG adalah investasi strategis untuk membangun infrastruktur manusia Indonesia. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan bahwa program MBG berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Pengusaha Minta Pemerintah Beri Ruang Proyek Infrastruktur untuk UMKM Konstruksi
-
Rekomendasi Saham-saham yang Patut Dicermati Senin 12 Januari 2026
-
Emas Pegadaian Tidak Banyak Fluktuasi, Harga Stabil 2 Jutaan Hari Ini
-
Kasus Fraud Rp1,4 Triliun, OJK Mulai Sisir Aset PT Dana Syariah Indonesia
-
Tekan Angka Kecelakaan, Kemenhub Siapkan Aturan Baru Standar Teknologi Motor
-
Lion Parcel Kirim 10 Ton Logistik ke Wilayah Bencana Sumatra
-
Klaim Swasembada Dibayangi Risiko, Pengamat Ingatkan Potensi Penurunan Produksi Beras
-
Penyaluran Beras SPHP Diperpanjang hingga Akhir Januari 2026
-
BBRI Diborong Asing Habis-habisan, Segini Target Harga Sahamnya
-
Produksi Beras Pecah Rekor Tertinggi, Pengamat: Berkah Alam, Bukan Produktivitas