Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mungkin harus bersiap dengan malam-malam tanpa tidur nyenyak. Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti badai ketidakpastian global yang siap menghadang delapan strategi ekonomi prioritas yang dicanangkan Prabowo.
Dari perang dagang hingga konflik bersenjata yang berkecamuk di berbagai belahan dunia, semuanya berpotensi menggoyahkan fondasi ekonomi Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025), Sri Mulyani secara gamblang memaparkan bagaimana gejolak global, mulai dari perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Gaza, hingga ketegangan Israel-Iran, akan menjadi tantangan berat bagi pemerintahan baru.
"Kita sudah melihat apa yang terjadi di Ukraina, kita lihat apa yang terjadi di Gaza, kita juga lihat apa yang terjadi di Iran. Ini memberi pelajaran dan pasti penekanan bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan strategi ekonominya," ujar Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, dunia kini semakin terfragmentasi. Beberapa negara cenderung mengambil jalan perang demi kepentingan pribadi, mengabaikan dampak universalnya. Fenomena ini ia sebut sebagai "dunia yang fragmented, dicirikan oleh sistem yang cenderung proteksionis dan merkantilisme."
Kondisi ini, tambahnya, bahkan memiliki implikasi terhadap pertahanan semesta Republik Indonesia, sebuah aspek yang juga menjadi salah satu dari delapan strategi Prabowo.
Dalam rapat itu juga Sri Mulyani menjabarkan delapan strategi ekonomi utama yang diusung Prabowo, yang berakar pada mandat konstitusi yakni Ketahanan pangan, Ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis, Program pendidikan, Program kesehatan, Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, Pertahanan semesta dan Akselerasi investasi dan perdagangan global.
Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa lingkungan tidak pernah statis. "Lingkungan di mana kita berupaya mencapai cita-cita itu, tidak pernah statis. Kita melihat ketidakpastian global makin tinggi. Hari-hari ini mungkin hari di mana multipolaritas menjadi suatu hal yang akan terus kita hadapi," ungkapnya.
Di tengah situasi penuh gejolak ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi tumpuan utama. Sri Mulyani menegaskan APBN adalah instrumen krusial untuk menjaga ketahanan, baik dalam menghadapi tekanan ekonomi maupun risiko pertahanan di masa depan.
Baca Juga: Kelakar Sri Mulyani Potong Gaji Sekjen Karena Punya 3 Wamen
"Kementerian Keuangan menjadi institusi yang penting untuk bisa menjaga instrumen itu mencapai tujuannya," tutupnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
-
Pasar Modal Lebih Sehat dan Kredibel Berkat Reformasi OJK
-
Ketahanan Ekonomi Indonesia Raih Pengakuan Internasional di Tengah Ujian Geopolitik
-
IHSG Terus Menguat Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
-
Reformasi OJK Sukses Tingkatkan Transparansi Pasar Modal Indonesia
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala
-
Pertamina Sebaiknya Segera Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Awas Merugi
-
PT PGE dan PT PLN IP Sepakati Tarif Listrik, PLTP Lahendong Bottoming Unit Mulai Operasi 2028
-
Bukan KPR Biasa, Ini Rahasia Punya Properti dengan Biaya Terjangkau di BRI
-
Aturan Baru Purbaya, APBN Tanggung Cicilan Utang Kopdes Merah Putih