Suara.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta beras yang tidak memenuhi standar atau beras oplosan ditarik dari pasaran. Penarikan ini beras oplosan pasar ritel dan tradisional ini akan belangsung selama 30 hari.
"Kita juga minta teguran dan barang paling lama 30 hari sudah ditarik dari peredaran," ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7).
Menurutnya, pengawasan produk beras oplosan ini telah dimulai sejak Maret-April lalu, yang tak hanya difokuskan pada mutu, tetapi juga isi atau berat kemasan produk beras tersebut.
Dalam hal ini, pemerintah juga menegur pelaku usaha yang melanggar kentuan mulai dari mutu hingga isi kemasan.
"Kita sudah suratintuk mutu, kita sudah buat teguran dan CC kan ke Satgas Pangan. Untuk mutu juga kita sudah panggil klarifikasi perusahaan untuk ditarik," jelasnya.
Penarikan ini juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pemerintah juga sebelumnya, telah memberikan waktu satu minggu untuk melalukan perbaikan baik dari mutu maupun isi kemasan.
"Dikasih waktu satu minggu untuk segera ditarik dari peredaran dan menyesuaikan kemasan dengan ukuran dan mutu yang sudah ditetapkan," kata Moga.
Tanggapan Aprindo
Ketua Asosiasi Pengusahan Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin, mengaku saat ini belum para pelaku ritel belum menarik merek-merek yang diduga sebagai beras oplosan.
Baca Juga: Pemerintah Benarkan Harga Beras Lagi Naik, Penyebabnya Gara-gara Ini
Menurutnya, kekinian belum ada bukti adanya pelanggaran yang pasti terkait beras oplosan. Apalagi, pihak ritel tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengecekan satu-persatu merek beras oplosan.
"Kita akan turunin yang paling pertama (Kalau terbukti melanggar). Tapi kalau kita, tidak punya kemampuan untuk mengecek (beras premium)," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Solihin yang juga Direktur Utama Alfamart ini menuturkan, ritel posisinya dalam hal ini hanya perantaran penjulan beras premium dari produsen ke konsumen. Namun, dirinya akan memberi pengetatan beras premium yang masuk ke dalam toko ritel.
Salah satunya, dengan meminta pernyataan resmi tertulis, bahwa beras premium yang dititipkan ke peritel tidak sebagai beras oplosan.
"Pemasok atau suplier itu haruslah jelas, bahwa yang kita beli adalah beras jenis premium, karena kita bayarnya adalah premium," jelasnya.
Ke depan, Solihin juga berencan meminta peritel untuk melakukan pengecekan terhadap mutu hingga isi kemasan beras premium. Aprindo akan menggandeng konsultan untuk melakukan pengecekan itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp20 Ribu dan Rp10 Ribu di Tangerang
- Apakah Ada Penukaran Uang Baru BI Pintar Periode 3? Ini Pengumuman Pastinya
- 3 Cara Melihat Data Kepemilikan Saham di Atas 1 Persen: Resmi KSE dan BEI
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Palembang
- 6 Sepatu Lari Lokal Berkualitas Selevel HOKA Ori, Cocok untuk Trail Run
Pilihan
-
Shin Tae-yong Gabung FC Bekasi City, Ini Jabatannya
-
Pelatih Al Nassr: Cristiano Ronaldo Resmi Tinggalkan Arab Saudi
-
WHO: 13 Rumah Sakit di Iran Hancur Dibom Israel dan Amerika Serikat
-
Bahlil Lahadalia: Bagi Golkar, Lailatul Qadar Itu Kalau Kursi Tambah
-
Gedung DPR Dikepung Massa, Tuntut Pembatalan Kerja Sama RI-AS dan Tolak BoP
Terkini
-
Garuda Indonesia Turun Kasta Jadi Bintang 4, Kenyamanan dan Fasilitas Menurun
-
Ketum PERBANAS Hery Gunardi Beberkan Strategi Perbankan Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global
-
Elektrifikasi Jalur Kereta Malaysia Rampung Lebih Cepat, PLN Group Perkuat Reputasi Internasional
-
Wapres Cek Proyek Strategis Senilai Rp1,4 T di Tuban, Siap Genjot Ekspor Semen ke Pasar Global
-
Fitch Semprot Outlook RI Jadi Negatif, Menkeu Purbaya Jujur: Salah Saya Juga!
-
Pertamina Tegaskan Stok BBM Aman: Cadangan Nasional Bisa Tahan hingga 35 Hari
-
Puncak Mudik Lebaran 2026 Diprediksi 16 dan 18 Maret, Menhub Siapkan Skema WFA
-
Mudik Lebaran 2026 Diproyeksi Turun, Menhub: Pergerakan Tetap Bisa Tembus di Atas 143 Juta Orang
-
Pegadaian Perkuat Transformasi Layanan Lewat Kampanye Nasional Melayani Sepenuh Hati
-
Pekerja Swasta Protes THR Kena Pajak, Menkeu Purbaya: Protes ke Bosnya Dong!