Suara.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta beras yang tidak memenuhi standar atau beras oplosan ditarik dari pasaran. Penarikan ini beras oplosan pasar ritel dan tradisional ini akan belangsung selama 30 hari.
"Kita juga minta teguran dan barang paling lama 30 hari sudah ditarik dari peredaran," ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7).
Menurutnya, pengawasan produk beras oplosan ini telah dimulai sejak Maret-April lalu, yang tak hanya difokuskan pada mutu, tetapi juga isi atau berat kemasan produk beras tersebut.
Dalam hal ini, pemerintah juga menegur pelaku usaha yang melanggar kentuan mulai dari mutu hingga isi kemasan.
"Kita sudah suratintuk mutu, kita sudah buat teguran dan CC kan ke Satgas Pangan. Untuk mutu juga kita sudah panggil klarifikasi perusahaan untuk ditarik," jelasnya.
Penarikan ini juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pemerintah juga sebelumnya, telah memberikan waktu satu minggu untuk melalukan perbaikan baik dari mutu maupun isi kemasan.
"Dikasih waktu satu minggu untuk segera ditarik dari peredaran dan menyesuaikan kemasan dengan ukuran dan mutu yang sudah ditetapkan," kata Moga.
Tanggapan Aprindo
Ketua Asosiasi Pengusahan Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin, mengaku saat ini belum para pelaku ritel belum menarik merek-merek yang diduga sebagai beras oplosan.
Baca Juga: Pemerintah Benarkan Harga Beras Lagi Naik, Penyebabnya Gara-gara Ini
Menurutnya, kekinian belum ada bukti adanya pelanggaran yang pasti terkait beras oplosan. Apalagi, pihak ritel tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengecekan satu-persatu merek beras oplosan.
"Kita akan turunin yang paling pertama (Kalau terbukti melanggar). Tapi kalau kita, tidak punya kemampuan untuk mengecek (beras premium)," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Solihin yang juga Direktur Utama Alfamart ini menuturkan, ritel posisinya dalam hal ini hanya perantaran penjulan beras premium dari produsen ke konsumen. Namun, dirinya akan memberi pengetatan beras premium yang masuk ke dalam toko ritel.
Salah satunya, dengan meminta pernyataan resmi tertulis, bahwa beras premium yang dititipkan ke peritel tidak sebagai beras oplosan.
"Pemasok atau suplier itu haruslah jelas, bahwa yang kita beli adalah beras jenis premium, karena kita bayarnya adalah premium," jelasnya.
Ke depan, Solihin juga berencan meminta peritel untuk melakukan pengecekan terhadap mutu hingga isi kemasan beras premium. Aprindo akan menggandeng konsultan untuk melakukan pengecekan itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
Terkini
-
Mentan Amran Lepas 207 Truk Logistik ke Sumatra, Angkut Migor, Susu Hingga Beras
-
Pertamina: Operasional SPBU Bertahap Mulai Normal Pascabencana di Sumatera
-
Kriteria yang Tidak Layak Menerima Bantuan Meski Terdaftar di DTSEN
-
Dana P2P Lending PT Dana Syariah Indonesia Cuma 0,2 Persen, Tata Kola Semrawut?
-
Diversifikasi Bisa Jadi Solusi Ketahanan Pangan, Kurangi Ketergantungan Luar Daerah
-
Dasco Bocorkan Pesan Presiden Prabowo: Soal UMP 2026, Serahkan pada Saya
-
Pertamina Pasok 100.000 Barel BBM untuk SPBU Shell
-
Bitcoin Banyak Dipakai Pembayaran Global, Kalahkan Mastercard dan Visa
-
Purbaya Mau Ubah Skema Distribusi Subsidi, Ini kata ESDM
-
Menkeu Purbaya Pertimbangkan Tambah Anggaran TKD ke Pemda 2026, Ini Syaratnya