"Kami pastikan beras SPHP tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu," ucapnya.
Sebagai mitra utama, PosIND mengoperasikan 3.800 outlet dari total 5.302 titik distribusi nasional. Hal ini menjadikan mereka sebagai BUMN dengan jaringan paling luas dalam program ini.
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PosIND Tonggo Marbun menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh jaringan logistik dan sistem digital untuk menjamin distribusi tepat sasaran.
"Kami menggunakan sistem digital berbasis aplikasi untuk input data KTP pembeli dan pelaporan kepada Bulog secara real-time. Ini menjamin transparansi dan efisiensi," kata Tonggo.
Ia menambahkan bahwa PosIND terbukti sukses mendistribusikan pangan saat operasi pasar Ramadan dan Idulfitri 2025, sehingga menjadikan PosIND sebagai garda terdepan intervensi pangan berbasis BUMN.
Penyaluran ini juga dilakukan secara digital, sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis teknologi. Seluruh proses pendataan dan distribusi terkoneksi melalui sistem digital, guna memastikan transparansi, akurasi, dan kecepatan layanan dengan menggunakan Point Of Sales yang dimiliki oleh Pos Indonesia sehingga penyaluran Beras SPHP tepat sasaran yaitu kepada konsumen akhir.
Program SPHP ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, BUMN, TNI-Polri, dan pihak swasta dalam menjamin keterjangkauan dan ketersediaan pangan pokok. Pemerintah menargetkan program ini berjalan hingga akhir 2025, dengan evaluasi berkala untuk menjaga efektivitas penyaluran.
Dengan pelibatan aktif PosIND, operasi pasar kini menjangkau lebih luas hingga ke pelosok desa. PosIND menyatakan siap terus mendukung pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui kekuatan logistik dan teknologi yang dimilikinya.
"Dengan semangat melayani negeri, PosIND hadir bukan hanya sebagai mitra logistik, tapi juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan rakyat," kata Tonggo Marbun.
Baca Juga: Bantu Ekonomi dan Pangan, PNM Bagikan 240 Ekor Ayam
Untuk menjamin keadilan dan keterjangkauan, setiap konsumen dibatasi pembelian maksimal dua kemasan 5 kilogram (2 pax). Berikut harga beras yang ditetapkan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di masing-masing zona:
Harga beras SPHP ditetapkan berdasarkan zona sebagai berikut:
- Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi): Rp12.500/kg
- Zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan): Rp13.100/kg
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik