Suara.com - Ketidakpastian ekonomi global bakal menekan industri keuangan di Indonesia. Salah satunya menjadi tantangan bagi perbankan dalam menghadapi gejolak ekonomi global yang masih terus berlangsung pada smester kedua.
Head of Corporate Banking UOB Indonesia Edwin Kadir mengatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) bisa mengalami tekanan dengan adanya gejolak ekonomi global. Salah satunya terkait dengan tarif Trump yang bisa memengaruhi pemasukan dolar di Perbankan
"DPK mengalami sedikit challenges dan sisi likuiditas. Karena Indonesia ini relay komoditas begitu harga komoditas turun seperti nikel otomatis pemasukan US dolar di perbankan turun," katanya dalam acara diskusi UOB dalam tema Navigating Regulation Shift and Market Uncertainties in Indonesia and Asean, di Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Kata dia, Loan to Deposit Ratio (LDR) di perbankan juga menghadapi tantangan. Apalagi, LDR perbankan BUKU IV dan perbankan BUMN juga pernah menyentuh 100 persen. Hal ini bisa mengganggu likuiditas perbankan.
" LDR perbankan bank buku 4 dan bumn sempat menyentuh 100 persen untuk ldr 100 persen karena likuiditas bergantung pada komoditas,"katanya.
Untuk itu, Perbankan pun menunggu kebijakan pemerintah agar tidak memfokuskan pada industri komoditas. Salah satunya dengan memanfaatkan industri bernilai tambah yang bisa membantu kinerja perbankan.
"Untuk itu kita perlu membangkit dan mendorong valued industri," jelasnya.
Dia pun menambahkan bahwa UOB Indonesia mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan tekanan ekonomi baik dari geopoitik maupun tarif Trump.
" Jadi sisi perbankan kita selalu mendukung kebijakan yang disampaikan pemerintah, kita melihat disiplin cash flow financial disiplin itu sangat penting. Kira memastikan debitur dan klien menggunakan resources hati-hati dan prudent dan kita membantu supply chain," jelasnya.
Baca Juga: BRI Perkuat Inklusi Keuangan Lewat 1,22 Juta AgenBRILink di Seluruh Indonesia
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aviliani meminta agar Pemerintah mencari pasar yang menguntungkan sektor industri keuangan. Salah satunya, mengurangi impor yang masih tinggi di Indonesia.
" Mencari market baru itu pasti. Peran duta besar kora harus menjadi negoisator yang ditempatkan Indonesia. Kita punya potensi perkebunan dan pertamabangan jadi harus mencari market baru. Bicara tentang lain kita harus kurangi impor," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Lampung Jadi Pusat Energi Bersih? Siap-Siap Gelombang Investasi & Lapangan Kerja Baru
-
Dirut Baru Siap Bawa Smesco ke Masa Kejayaan
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Di Tengah Badai Global, Pasar Obligasi Pemerintah dan Korporasi Masih jadi Buruan
-
Telkomsel, Nuon, dan Bango Kolaborasi Hadirkan Akses Microsoft PC Game Pass dengan Harga Seru
-
Sosok Sara Ferrer Olivella: Resmi Jabat Kepala Perwakilan UNDP Indonesia
-
Wamen BUMN: Nilai Ekonomi Digital RI Capai 109 Miliar Dolar AS, Tapi Banyak Ancaman
-
Netmonk dari PT Telkom Indonesia Berikan Layanan Monitoring Jaringan Mandiri
-
Tantangan Berat Tak Goyahkan PGAS: Catat Laba Bersih Rp2,3 Triliun di Tengah Gejolak Global
-
Menkeu Purbaya Minta Kepala BGN Jelaskan ke Publik soal Rendahnya Serapan Anggaran MBG