Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih bakal mendapatkan pinjaman dari bank BUMN sebesar Rp 3 miliar.
Zulhas menjamin Kopdes tidak akan gagal bayar atau kredit macet, bahkan bisa melunasi pinjaman Rp 3 miliar.
"Ya kalau bisa bayar semua. Insha Allah koperasi ini bisa bayar," ujarnya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Adapun, Zulhas memastikan, bunga pinjaman yang dikenakan oleh bank BUMN terhadap Kopdes juga ditetapkan flat 6 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, meminta semua pihak tidak terlalu khawatir dengan Kopdes Merah Putih. Ia menginginkan, semua pihak bisa berpikir positif dengan kehadiran Kopdes Merah Putih.
Menurutnya, musuh program Kopdes Merah Putih itu keragu-raguan dari banyak pihak.
"Saya sudah bilang musuhnya program Kopdes ini keraguan-keraguan, ketakutan yang berlebihan Waspada penting, tapi gak boleh takut Kalau macet gimana? Sekarang kalau untung gimana?" jelasnya.
Budi Arie menambahkan, Kopdes Merah Putih memiliki bisnis yang kompetitif, sehingga dirinya yakin bisa membayarkan semua pinjaman dari perbankan.
"Sekarang balik mikirnya adalah kalau koperasi desa ini untung akan diberikan kepada pemerintah desa juga sumbang. Jangan berpikir kalau macet. Bisnisnya itu sangat kompetitif," bebernya.
Baca Juga: Pemerintah Kejar Target, Zulhas Sebut 10.000 Kopdes Merah Putih Bisa Beroperasi
membidik 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih bisa beroperasi pada Agustus. Saat ini, baru ratusan Kopdes Merah Putih yang baru berjalan.
Namun, terdapat 80.000 Kopdes yang telah terbentuk model bisnisnya, tapi belum bisa beroperasi.
"Segera Agustus ini kita akan kelarkan kira-kira 10.000 di Agustus, 10.000 Kopdes sudah beroperasi, paling kurang di bulan Agustus, tapi saya yakin bisa lebih, bisa lebih ya," ujarnya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Dalam hal ini, Zulhas menyebut, pemerintah akan berkunjung ke beberapa daerah untuk mempercepat pembentukan Kopdes Merah Putih.
"Kami sudah mengagendakan akan roadshow lagi ini mulai nanti tanggal 1 ini di NTT, tanggal 2 di NTB, terus Jawa, dan seluruhnya," jelasnya.
Dari sisi pendanaan, Zulhas mengaku, Kopdes telah bisa meminta pendanaan dari perbankan BUMN dengan maksimal plafon Rp 3 miliar. Hal ini setelah keluarnya aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
SMGR Raih Skor 94,79 dari Keterbukaan Informasi
-
Menaker Mau Tekan Kesenjangan Upah Lewat Rentang Alpha, Solusi atau Masalah Baru?
-
Pati Singkong Bisa Jadi Solusi Penumpukan Sampah di TPA
-
BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra, Jangkau Lebih dari 70.000 Masyarakat Terdampak
-
LPDB Koperasi Akselerasi Penyelesaian NRB Lewat Sinergi Pusat dan Daerah
-
Laporan CPI: Transisi Energi Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Nelayan di Maluku
-
SPBU di Aceh Beroperasi Normal, BPH Migas: Tidak Ada Antrean BBM
-
Purbaya Gelar Sidang Debottlenecking Perdana Senin Depan, Selesaikan 4 Aduan Bisnis
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI: 5,2% di 2025, 5,4% pada 2026
-
Menaker Yassierli Klaim PP Pengupahan Baru Hasil Kompromi Terbaik: Belum Ada Penolakan Langsung