Suara.com - Pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya menjaga kesejahteraan pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.
Program ini menyasar pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan, sebagai bagian dari perlindungan sosial untuk menjaga daya beli dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Seiring mendekati batas akhir penyaluran yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan, aktivitas di Kantorpos Jakarta Centrum berlangsung dinamis.
Penerima datang silih berganti, memastikan mereka tidak melewatkan kesempatan mendapatkan bantuan senilai Rp600 ribu ini.
Eksekutif General Manager (EGM) Kantorpos Jakarta Centrum, Palti Siahaan, mengungkapkan penyaluran BSU di wilayahnya berjalan lancar.
“Penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2025 di Jakarta Centrum ini berjalan sangat lancar. Kita mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk menyalurkan subsidi kepada para penerima,” ujarnya.
Palti menjelaskan bahwa alokasi penerima di wilayahnya mencapai 245 ribu orang. Hingga saat ini, sekitar 192 ribu penerima (80%) telah mendapatkan haknya.
Sisanya, kurang lebih 53 ribu penerima, masih terus dihubungi agar segera datang ke kantor pos atau menerima melalui pengantaran langsung ke alamat.
“Ada yang kita bayarkan ke rumah sakit saat penerimanya sakit. Ada yang kita hubungi lewat telepon, media sosial, bahkan kita kunjungi langsung ke alamatnya,” tambahnya
Baca Juga: Pos Indonesia Pastikan Kemudahan Akses dan Tepat Sasaran: Percepatan Penyaluran BSU 2025 Wilayah 3T
Selain menghubungi langsung, pihak Kantorpos memanfaatkan berbagai kanal informasi, mulai dari WhatsApp blast, media sosial seperti Facebook, hingga Instagram, untuk memastikan informasi penyaluran BSU tersebar luas.
Upaya maksimalisasi ini juga dikuatkan di level nasional. Andi Rosa, Ketua Satgas Penyaluran BSU 2025 Pusat, menuturkan strategi yang membuat penyaluran cepat dan masif meski data penerima sempat mengalami penambahan.
“Yang pertama tentu kita proaktif, mendatangi para penerima melalui PIC perusahaan. Kita juga melakukan WA call, WA blast, dan pemberitahuan masif melalui media sosial resmi PT Pos maupun kerja sama dengan pihak lain,” jelas Andi.
Di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), tantangan menjadi lebih nyata.
“Di daerah 3T, penerima kesulitan datang ke kantor pos karena jarak yang jauh. Maka, kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan perusahaan untuk melakukan pembayaran langsung di lokasi,” paparnya.
Bagi Andi, BSU tidak hanya soal angka, tapi juga soal dampak.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM