Suara.com - Validitas data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2025 sebesar 5,12% yang dirilis pemerintah kini menjadi sorotan tajam.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengemukakan kemungkinan dugaan rekayasa data.
Hal tersebut disampaikannya, setelah menemukan sejumlah inkonsistensi antara angka yang dipublikasikan dengan indikator fundamental ekonomi di lapangan.
Lantaran itu, ia menyerukan perlunya verifikasi oleh pihak independen untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data yang menjadi acuan kebijakan negara. Perlunya Verifikasi Data oleh Pihak Independen
Ia menegaskan bahwa meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim telah mengikuti standar internasional, terdapat perbedaan signifikan yang memicu kecurigaan.
Pun ia juga mendorong adanya mekanisme pengecekan ulang untuk menjaga objektivitas.
"Indikator ternyata ada sedikit perbedaan dengan data yang disampaikan BPS pada kuartal kedua 2025. Sehingga melakukan adanya pihak di persiapkan pihak independen dan memiliki prinsip-prinsip metodologi statistik jadi kami meminta acuan untuk datanya jadi bisa melakukan checking," katanya dalam diskusi di kanal Youtube Rhenald Kasali bertajuk Prabowo & Warisan Utang Jokowi: Data BPS & Suara Ekonom, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, data ekonomi yang disajikan BPS seharusnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai Principles of Statistics global.
Namun, beberapa komponen data pertumbuhan justru menunjukkan anomali.
Baca Juga: Data Pertumbuhan Ekonomi RI Mau Diaudit ke PBB, BPS Klaim Sudah Kerja Sesuai Fakta
"Kalau dilihat dari data komponen, pertumbuhan ekonomi 5,12 persen ada yang beberapa kita persepsikan janggal. Sebab pada kuartal kedua lebaran sudah lewat pertumbuhan konsumsi meningkat dan pertumbuhan ekonomi secara total bisa 5,12 persen," katanya.
Kejanggalan Sektor Investasi
Salah satu titik krusial yang disorot Bhima adalah data investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Angka PMTB dilaporkan mengalami kenaikan tinggi, sebuah anomali di tengah laporan terganggunya produksi di sektor hilirisasi yang selama ini menjadi motor utama investasi.
"Nah selain itu dari sisi investasi, nah dari investasi ini antara yang dilaporkan BKPM memang betul kita mendorong investasi di sektor hilirisasi, memang betul ada 28 line smelter terkait hilirisasi sekarang terganggu produksinya tapi mengapa angka investasinya atau pembentukan modal tetap bruto mengalami kenaikan cukup tinggi," katanya.
Anomali Ekspor
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
Perpanjangan PPN DTP 100 Persen, Rumah Tapak di Kota Penyangga Jadi Primadona
-
Sinergi Strategis Hilirisasi Batu Bara, Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK