Suara.com - Validitas data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2025 sebesar 5,12% yang dirilis pemerintah kini menjadi sorotan tajam.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengemukakan kemungkinan dugaan rekayasa data.
Hal tersebut disampaikannya, setelah menemukan sejumlah inkonsistensi antara angka yang dipublikasikan dengan indikator fundamental ekonomi di lapangan.
Lantaran itu, ia menyerukan perlunya verifikasi oleh pihak independen untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data yang menjadi acuan kebijakan negara. Perlunya Verifikasi Data oleh Pihak Independen
Ia menegaskan bahwa meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim telah mengikuti standar internasional, terdapat perbedaan signifikan yang memicu kecurigaan.
Pun ia juga mendorong adanya mekanisme pengecekan ulang untuk menjaga objektivitas.
"Indikator ternyata ada sedikit perbedaan dengan data yang disampaikan BPS pada kuartal kedua 2025. Sehingga melakukan adanya pihak di persiapkan pihak independen dan memiliki prinsip-prinsip metodologi statistik jadi kami meminta acuan untuk datanya jadi bisa melakukan checking," katanya dalam diskusi di kanal Youtube Rhenald Kasali bertajuk Prabowo & Warisan Utang Jokowi: Data BPS & Suara Ekonom, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, data ekonomi yang disajikan BPS seharusnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai Principles of Statistics global.
Namun, beberapa komponen data pertumbuhan justru menunjukkan anomali.
Baca Juga: Data Pertumbuhan Ekonomi RI Mau Diaudit ke PBB, BPS Klaim Sudah Kerja Sesuai Fakta
"Kalau dilihat dari data komponen, pertumbuhan ekonomi 5,12 persen ada yang beberapa kita persepsikan janggal. Sebab pada kuartal kedua lebaran sudah lewat pertumbuhan konsumsi meningkat dan pertumbuhan ekonomi secara total bisa 5,12 persen," katanya.
Kejanggalan Sektor Investasi
Salah satu titik krusial yang disorot Bhima adalah data investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Angka PMTB dilaporkan mengalami kenaikan tinggi, sebuah anomali di tengah laporan terganggunya produksi di sektor hilirisasi yang selama ini menjadi motor utama investasi.
"Nah selain itu dari sisi investasi, nah dari investasi ini antara yang dilaporkan BKPM memang betul kita mendorong investasi di sektor hilirisasi, memang betul ada 28 line smelter terkait hilirisasi sekarang terganggu produksinya tapi mengapa angka investasinya atau pembentukan modal tetap bruto mengalami kenaikan cukup tinggi," katanya.
Anomali Ekspor
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Ketahanan Energi RI Naik Jadi Hampir 30 Hari, Bahlil: Target 1 Bulan Segera Tercapai
-
Pasar Global Makin Ketat, KKP Dorong Transparansi Rantai Pasok Ikan
-
JK Ngotot Harga BBM Naik, Wihadi DPR: Jangan Bikin Pemerintah dan Rakyat Jadi Sulit
-
Selat Hormuz Masih Tertutup, Ranjau Laut Iran Ganggu Pasokan Energi Global
-
WFH ASN Tidak Berlaku di Kementerian PU,Menteri Dody Ungkap Alasan Tugas
-
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 Diprediksi Berpotensi Lampaui Proyeksi Bank Dunia, Ini Sektornya
-
Importir Sepakat Jaga Harga Kedelai Rp11.500/Kg untuk Pengrajin Tahu Tempe
-
Bank Dunia: Danantara Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2027
-
RI Ekspor Ribuan Ton Klinker ke Afrika
-
Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan Pertama Tinggi Bukan Karena Lebaran