Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mempersilahkan Center of Economic and Law Studies (Celios) untuk melakukan audit mengenai data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua.
Adapun, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada triwulan kedua.
Namun, data itu dianggap salah dikarenakan perhitungan yang tidak benar.
Wakil Kepala Badan PU Sonny Harry B Harmadi BPS mengatakan bahwa ada perbedaan proyeksi ekonomi sudah hal yang wajar. Namun, BPS menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) melalui data .
"Oh silahkan. Yang penting yang perlu dipahami perbedaan proyeksi ekonomi dari pengamat dengan publikasi BPS sering kali terjadi," katanya dalam Youtube Rhenald Kasali dalam tajuk Prabowo & Warisan Utang Jokowi: Data BPS & Suara Ekonom, dikutip Senin (18/8/2025).
Dia mencontohkan, kuartal kedua tahun 2021 di mana para ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi kita 5,5 persen.
Faktanya BPS merilis PDB itu 7,05 persen itu 2021. Jadi itu bahkan selisihnya jauh lebih besar dibandingkan sekarang yang selisinya 0,30 persen.
"Kami bekerja bukan berdasarkan persepsi. Kami bekerja seusai fakta. Beberapa teman saya yang ekonom, mereka menggunakan 7-12 indikator," kata dia.
"Kita 1058 indikator. Jadi dari situ terlihat kita bekerja sungguh-sungguh dan hati-hati," Hery menambahkan.
Baca Juga: Ngeri! Usai Bunuh Pegawai BPS Halmahera Timur Hanafi Sempat Googling 'Udah Mati Belum?'
Dia pun menjabarkan cara menghitung PDB yang dilakukan secara manual. Apalagi, ada tim khusus dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Jadi gini di BPS ada 7 unit eselon 1. Dari tujuh itu lima unit eselon 1 itu sifatnya teknis. Dan empat unit eselon 1 tugasnya mendukung satu unit yaitu namanya Deputi Neraca. Deputi Neraca yang membuat PDB. Jadi dia mencatat mendata seluruh produksi dari pertanian, industri pertambangan dan seterusnya," katanya.
Dia menekankan bahwa BPS tidak melalukan permainan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Sebab, IMF fan ADB juga memperhatikan perhitungan BPS dalam menentukan pertumbuhan ekonomi.
"Kita tidak boleh main-main sama sekali dengan data. Jadi bahkan kami itu memiliki jadwal rilis satu tahun sebelumnya dan itu masuk kalender IMF, ADB dan seterusnya mereka ngelihatin itu kapan dirilis. Lalu ada lembaga internasional yang melakukan penilaian ada kinerja kantor statsik nasional World ank juga IMF juga ikut," tandasnya.
Berita Terkait
-
Prabowo Klaim Pengangguran di Indonesia Terendah, Faktanya Tertinggi di ASEAN
-
Dolar AS Ngamuk Lagi, Rupiah Tembus Rp16.169: Ternyata Ini Biang Keroknya
-
Di Balik Angka Pertumbuhan 5 Persen: Prabowo Ungkap Realitas Pahit Petani, Nelayan, dan Guru
-
80 Tahun Kemerdekaan RI: Lapangan Kerja Kurang, 7 Juta Nganggur, 70 Juta Bekerja Tanpa Jaminan!
-
Ngeri! Usai Bunuh Pegawai BPS Halmahera Timur Hanafi Sempat Googling 'Udah Mati Belum?'
Terpopuler
- 5 Sepatu Jalan Kaki untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantalan Nyaman Bisa Cegah Nyeri Sendi
- 5 Mobil Bekas Blue Bird yang Banyak Dilirik: Service Record Jelas, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 7 Sepatu Sandal Skechers Diskon hingga 50% di Sports Station, Empuk Banget!
- Evaluasi Target Harga BUMI Usai Investor China Ramai Lego Saham Akhir 2025
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
KRL Jadi Andalan Libur Nataru, 15 Juta Penumpang Tercatat
-
Implementasi Inpres 2/2025, Pembangunan Irigasi Tahap I Capai 99,93 Persen
-
Tambang Vale Indonesia Stop Beroperasi, Harga Nikel Dunia Meroket
-
RKAB 2026 Belum Terbit, Vale Indonesia Stop Operasi Sementara
-
Saat Stabilitas Tak Cukup: Alarm Dini Ekonomi Indonesia 2025
-
Bulog Bidik APBN untuk Pengadaan 4 Juta Ton Beras 2026, Demi Lindungi Petani dan Jaga Harga Pangan
-
Muhammad Awaluddin Diangkat Jadi Dirut Jasa Raharja
-
Batas Telat Bayar Cicilan Mobil dan Simulasi Denda Sebelum Ditarik Leasing
-
Bursa Berjangka Komoditi 2026 Dibuka, Target Harga Acuan Nasional Naik
-
Bulog Bersiap Ambil Kendali Penuh Pasokan Pangan Nasional dan Lepas Status BUMN