Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mempersilahkan Center of Economic and Law Studies (Celios) untuk melakukan audit mengenai data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua.
Adapun, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada triwulan kedua.
Namun, data itu dianggap salah dikarenakan perhitungan yang tidak benar.
Wakil Kepala Badan PU Sonny Harry B Harmadi BPS mengatakan bahwa ada perbedaan proyeksi ekonomi sudah hal yang wajar. Namun, BPS menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) melalui data .
"Oh silahkan. Yang penting yang perlu dipahami perbedaan proyeksi ekonomi dari pengamat dengan publikasi BPS sering kali terjadi," katanya dalam Youtube Rhenald Kasali dalam tajuk Prabowo & Warisan Utang Jokowi: Data BPS & Suara Ekonom, dikutip Senin (18/8/2025).
Dia mencontohkan, kuartal kedua tahun 2021 di mana para ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi kita 5,5 persen.
Faktanya BPS merilis PDB itu 7,05 persen itu 2021. Jadi itu bahkan selisihnya jauh lebih besar dibandingkan sekarang yang selisinya 0,30 persen.
"Kami bekerja bukan berdasarkan persepsi. Kami bekerja seusai fakta. Beberapa teman saya yang ekonom, mereka menggunakan 7-12 indikator," kata dia.
"Kita 1058 indikator. Jadi dari situ terlihat kita bekerja sungguh-sungguh dan hati-hati," Hery menambahkan.
Baca Juga: Ngeri! Usai Bunuh Pegawai BPS Halmahera Timur Hanafi Sempat Googling 'Udah Mati Belum?'
Dia pun menjabarkan cara menghitung PDB yang dilakukan secara manual. Apalagi, ada tim khusus dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Jadi gini di BPS ada 7 unit eselon 1. Dari tujuh itu lima unit eselon 1 itu sifatnya teknis. Dan empat unit eselon 1 tugasnya mendukung satu unit yaitu namanya Deputi Neraca. Deputi Neraca yang membuat PDB. Jadi dia mencatat mendata seluruh produksi dari pertanian, industri pertambangan dan seterusnya," katanya.
Dia menekankan bahwa BPS tidak melalukan permainan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Sebab, IMF fan ADB juga memperhatikan perhitungan BPS dalam menentukan pertumbuhan ekonomi.
"Kita tidak boleh main-main sama sekali dengan data. Jadi bahkan kami itu memiliki jadwal rilis satu tahun sebelumnya dan itu masuk kalender IMF, ADB dan seterusnya mereka ngelihatin itu kapan dirilis. Lalu ada lembaga internasional yang melakukan penilaian ada kinerja kantor statsik nasional World ank juga IMF juga ikut," tandasnya.
Berita Terkait
-
Prabowo Klaim Pengangguran di Indonesia Terendah, Faktanya Tertinggi di ASEAN
-
Dolar AS Ngamuk Lagi, Rupiah Tembus Rp16.169: Ternyata Ini Biang Keroknya
-
Di Balik Angka Pertumbuhan 5 Persen: Prabowo Ungkap Realitas Pahit Petani, Nelayan, dan Guru
-
80 Tahun Kemerdekaan RI: Lapangan Kerja Kurang, 7 Juta Nganggur, 70 Juta Bekerja Tanpa Jaminan!
-
Ngeri! Usai Bunuh Pegawai BPS Halmahera Timur Hanafi Sempat Googling 'Udah Mati Belum?'
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
OJK Ungkap Kejahatan di BPR Panca Dana: Kredit Fiktif dan Pencairan Deposito Nasabah
-
Diduga Lakukan Penipuan Kripto, Bisnis AMG Pantheon Ditutup Paksa
-
Bantah Dokumen Perjanjian Tarif Resiprokal, Haikal Hasan: Produk Impor AS Wajib Sertifikat Halal
-
Menteri PKP Buka Peluang Integrasikan Program Gentengisasi dengan Bantuan Perumahan
-
APBN Tekor Rp 695,1 T, Purbaya Klaim Ekonomi RI Masih Aman: Lebih Jago dari Malaysia & Vietnam
-
Dukung Dasco soal Tunda Impor Mobil Pikap India, Kadin: Nanti Jadi Bangkai
-
Purbaya Perpanjang Dana SAL Rp 200 T hingga 6 Bulan: Bank Tak Perlu Khawatir!
-
OJK Tabuh Genderang Perang! Influencer Saham 'Nakal' Terancam Sanksi Berat
-
Perang Cashback Ramadan 2026 Memanas, Platform Adu Strategi Gaet Pengguna
-
Heboh Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pick-Up India Buat Kopdes Merah Putih, Istana Irit Bicara