Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mempersilahkan Center of Economic and Law Studies (Celios) untuk melakukan audit mengenai data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua.
Adapun, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada triwulan kedua.
Namun, data itu dianggap salah dikarenakan perhitungan yang tidak benar.
Wakil Kepala Badan PU Sonny Harry B Harmadi BPS mengatakan bahwa ada perbedaan proyeksi ekonomi sudah hal yang wajar. Namun, BPS menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) melalui data .
"Oh silahkan. Yang penting yang perlu dipahami perbedaan proyeksi ekonomi dari pengamat dengan publikasi BPS sering kali terjadi," katanya dalam Youtube Rhenald Kasali dalam tajuk Prabowo & Warisan Utang Jokowi: Data BPS & Suara Ekonom, dikutip Senin (18/8/2025).
Dia mencontohkan, kuartal kedua tahun 2021 di mana para ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi kita 5,5 persen.
Faktanya BPS merilis PDB itu 7,05 persen itu 2021. Jadi itu bahkan selisihnya jauh lebih besar dibandingkan sekarang yang selisinya 0,30 persen.
"Kami bekerja bukan berdasarkan persepsi. Kami bekerja seusai fakta. Beberapa teman saya yang ekonom, mereka menggunakan 7-12 indikator," kata dia.
"Kita 1058 indikator. Jadi dari situ terlihat kita bekerja sungguh-sungguh dan hati-hati," Hery menambahkan.
Baca Juga: Ngeri! Usai Bunuh Pegawai BPS Halmahera Timur Hanafi Sempat Googling 'Udah Mati Belum?'
Dia pun menjabarkan cara menghitung PDB yang dilakukan secara manual. Apalagi, ada tim khusus dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Jadi gini di BPS ada 7 unit eselon 1. Dari tujuh itu lima unit eselon 1 itu sifatnya teknis. Dan empat unit eselon 1 tugasnya mendukung satu unit yaitu namanya Deputi Neraca. Deputi Neraca yang membuat PDB. Jadi dia mencatat mendata seluruh produksi dari pertanian, industri pertambangan dan seterusnya," katanya.
Dia menekankan bahwa BPS tidak melalukan permainan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Sebab, IMF fan ADB juga memperhatikan perhitungan BPS dalam menentukan pertumbuhan ekonomi.
"Kita tidak boleh main-main sama sekali dengan data. Jadi bahkan kami itu memiliki jadwal rilis satu tahun sebelumnya dan itu masuk kalender IMF, ADB dan seterusnya mereka ngelihatin itu kapan dirilis. Lalu ada lembaga internasional yang melakukan penilaian ada kinerja kantor statsik nasional World ank juga IMF juga ikut," tandasnya.
Berita Terkait
-
Prabowo Klaim Pengangguran di Indonesia Terendah, Faktanya Tertinggi di ASEAN
-
Dolar AS Ngamuk Lagi, Rupiah Tembus Rp16.169: Ternyata Ini Biang Keroknya
-
Di Balik Angka Pertumbuhan 5 Persen: Prabowo Ungkap Realitas Pahit Petani, Nelayan, dan Guru
-
80 Tahun Kemerdekaan RI: Lapangan Kerja Kurang, 7 Juta Nganggur, 70 Juta Bekerja Tanpa Jaminan!
-
Ngeri! Usai Bunuh Pegawai BPS Halmahera Timur Hanafi Sempat Googling 'Udah Mati Belum?'
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Malaysia Geram Singapura Bawa-bawa Selat Malaka soal Penutupan Selat Hormuz oleh Iran
-
Panen Raya dan Stok Bulog Melimpah, Kenapa Harga Beras Justru Naik?
-
Rencana Kerja 2026: Lima Strategi Pertamina di Tengah Dinamika Geopolitik Global
-
Bank Dunia Puji Hilirisasi RI: Pelopor Industrialisasi Dunia, Potensi Cuan Masih Melimpah!
-
HET Beras di Maluku-Papua Jebol Berbulan-bulan, Pengamat: Janji Pemerintah Gagal Ditepati
-
Bank Dunia Puji Resiliensi Ekonomi RI, Sebut Indonesia Punya 'Tameng' Hadapi Gejolak Energi Dunia
-
Prabowo Gaspol Program 100 GW: Selamat Tinggal Diesel, Indonesia Menuju Mandiri Energi!
-
Alasan Danantara Ngebet Jalankan Proyek PSEL: Masyarakat Tak Mampu Bayar Iuran Sampah
-
Usai Lepas SariWangi ke Grup Djarum, Unilever (UNVR) Kini Jual Buavita?
-
Realisasi BBM Subsidi 2026 Aman, Stok Nasional di Atas 16 Hari