Suara.com - Harga beras di Jepang melonjak 90,7 persen pada bulan Juli lalu, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Hal ini berdasarkan data Kementerian Perdagangan yang melaporkan kenaikan beras di beberapa wilayah Jepang.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengatakan, harga beras telah meroket dalam beberapa bulan terakhir karena masalah pasokan yang terkait dengan musim panas, serta gempa yang terjadi membuat distribusi beras terganggu.
"Musim panas yang ekstrem dan pembelian panik setelah peringatan gempa besar tahun lalu, di antara faktor-faktor lainnya yang membuat harga beras di Jepang tinggi," katanya dilansir Japan Today, Senin (25/8/2025).
Adapun, pada bulan Juni, harga beras 100,2 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada bulan Mei, angkanya mencapai 101,7 persen.
Ishiba telah menunjuk menteri pertanian baru dan pemerintahannya telah merilis stok darurat dalam upaya menurunkan harga.
Awal bulan ini, pemerintah mengumumkan perubahan dalam kebijakan yang telah berlangsung puluhan tahun untuk mendorong petani menanam tanaman selain beras.
Namun, harga beras ini belum memengaruhi inflasi di Jepang.
Sebab, inflasi inti Jepang turun menjadi 3,1 persen dari 3,3 persen pada bulan Juni.
Baca Juga: Belanja di Don Donki Jepang Kini Bisa Gunakan QRIS
Apalagi , angka tersebut bisa membuat Bank of Japan (BOJ) akan menaikkan suku bunga tahun ini.
Selain itu, BOJ memandang inflasi di atas target disebabkan oleh faktor-faktor termasuk harga beras.
Hal ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan inflasi yang memengaruhi ekonomi Jepang.
Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menambah tekanan pada BOJ untuk menaikkan suku bunga, dengan mengatakan bahwa bank sentral "tertinggal" dalam hal inflasi.
"Meskipun inflasi kemungkinan akan sedikit mereda dalam beberapa bulan mendatang, hal itu seharusnya tidak menghalangi Bank of Japan untuk melanjutkan siklus pengetatannya pada bulan Oktober," ujar Abhijit Surya dari Capital Economics.
Pekan lalu, data menunjukkan bahwa ekonomi Jepang tumbuh dengan laju tahunan sebesar 1,0 persen pada kuartal kedua.
Data tersebut menunjukkan bahwa ekonomi tidak menderita dampak yang lebih kecil dari yang dikhawatirkan akibat tarif AS.
Namun, data lain yang dirilis Rabu menunjukkan ekspor ke Amerika Serikat anjlok 10,1 persen pada bulan Juli, dengan mobil turun 28,4 persen.
Berita Terkait
-
Pakai QRIS di Luar Negeri, Apakah Harus Tukar Mata Uang Dulu?
-
Perum Bulog Catat Realisasi Penyaluran Beras SPHP Capai 45.000 Ton
-
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Dukung Perum Bulog Realisasikan Program SPHP: Stabilisasi Harga Beras
-
Kisah Tragis Hosono Masabumi: Selamat dari Titanic Tapi Dikutuk Disumpahi Rakyat Jepang
-
Padahal Negara Teknologi Tinggi, Tapi Diplomat Jepang Beri Jempol Buat QRIS RI: Kami Kalah Jauh!
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
Terkini
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak
-
Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta
-
Sorak-sorai Pengusaha AS Kala Trump Tekuk Prabowo di Negosiasi Dagang
-
Ma'ruf Amin: Jujur, Ekonomi Syariah Belum Jadi Budaya
-
Tradisi Berbagi THR Mulai Geser ke Ranah Digital