Suara.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan bahwa ia terbuka untuk menaikkan pajak tertentu.
Terutama bagi orang kaya, karena pemerintah sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan di tahun keempat perang di Ukraina.
Rancangan anggaran tersebut diperkirakan akan diserahkan ke parlemen pada 29 September.
Sumber-sumber mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai, guna mengendalikan defisit anggaran dan mempertahankan cadangan devisa.
Dalam pertemuan dengan para pemimpin fraksi parlemen, Putin mengatakan bahwa langkah-langkah seperti pajak barang mewah atau pajak yang lebih tinggi atas dividen saham mungkin "wajar" selama perang
"Di Amerika Serikat, saya tidak ingin mempolitisasi hal ini. Selama Perang Vietnam dan Perang Korea, itulah yang mereka lakukan. Mereka menaikkan pajak khususnya bagi orang-orang berpenghasilan tinggi," kata Putin dilansir dari CNBC International, Jumat (19/9/2025).
Rusia memperkenalkan pajak penghasilan progresif pada tahun 2021 dan menaikkan tarif pajak bagi orang-orang berpenghasilan tinggi tahun ini.
Kementerian Keuangan sebelumnya mengatakan bahwa menaikkan pajak atas dividen akan membuat investor saham takut.
Putin berjanji tidak akan melakukan perubahan besar pada sistem perpajakan sebelum tahun 2030 menyusul kenaikan pajak yang diberlakukan pada tahun 2025.
Baca Juga: DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
Pada tanggal 5 September, ia meminta pemerintah untuk meningkatkan pendapatan melalui produktivitas yang lebih tinggi, bukan pajak.
Potensi kenaikan pajak mungkin akan disertai dengan langkah baru, yang juga diumumkan untuk melindungi anggaran negara dari fluktuasi harga minyak dan sanksi Barat yang menargetkan ekspor energi Rusia.
Berdasarkan inisiatif baru ini, yang akan diimplementasikan tahun depan, pemerintah akan menurunkan harga batas bawah minyak.
Jika, di atas harga tersebut pendapatan minyak akan masuk ke dana cadangan fiskal, guna memastikan bahwa dana tersebut terisi kembali secara memadai.
Berita Terkait
-
Rincian 'Tersembunyi' Biaya Balik Nama Harta Warisan, Leony Aja Sampai Kaget
-
Said Didu Minta Stop Sanjung Sri Mulyani, Ungkap Borok Dirjen Pajak dan Bea Cukai
-
Efikasi 100 Persen, Vaksin Kanker Rusia Apakah Aman?
-
Apa Itu NJOP? Pengertian, Fungsi dan Cara Menghitungnya
-
Warga Jakarta Telantarkan Jenazah Pejabat Pajak di Pinggir Jalan, Tolak Gotong ke Makam
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Moody's Turunkan Outlook Peringkat Indonesia ke Negatif
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR
-
Purbaya Datangi Perusahaan China Pengemplang Pajak, Rugikan Negara hingga Rp 5 T
-
Kecelakaan Maut di IUP Bukit Asam, Kementerian ESDM Terjunkan Tim Investigasi
-
Sempitnya Peluang Ekonomi RI, Saat Gelar Sarjana 'Keok' oleh Lulusan SD
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Cuma 5,11 Persen, Purbaya Akui Tak Sesuai Janji
-
Juda Agung Bocorkan Tugas dari Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu Baru Pendamping Purbaya
-
Latar Belakang Juda Agung: Wamenkeu Baru Pernah Jabat Direktur IMF
-
7 Rekomendasi Dompet Digital Terbaik untuk Transaksi dari Luar Negeri
-
Dear Pak Prabowo! 23 Juta Rakyat RI Hidup Miskin, Mayoritas di Pulau Jawa