Suara.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan bahwa ia terbuka untuk menaikkan pajak tertentu.
Terutama bagi orang kaya, karena pemerintah sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan di tahun keempat perang di Ukraina.
Rancangan anggaran tersebut diperkirakan akan diserahkan ke parlemen pada 29 September.
Sumber-sumber mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai, guna mengendalikan defisit anggaran dan mempertahankan cadangan devisa.
Dalam pertemuan dengan para pemimpin fraksi parlemen, Putin mengatakan bahwa langkah-langkah seperti pajak barang mewah atau pajak yang lebih tinggi atas dividen saham mungkin "wajar" selama perang
"Di Amerika Serikat, saya tidak ingin mempolitisasi hal ini. Selama Perang Vietnam dan Perang Korea, itulah yang mereka lakukan. Mereka menaikkan pajak khususnya bagi orang-orang berpenghasilan tinggi," kata Putin dilansir dari CNBC International, Jumat (19/9/2025).
Rusia memperkenalkan pajak penghasilan progresif pada tahun 2021 dan menaikkan tarif pajak bagi orang-orang berpenghasilan tinggi tahun ini.
Kementerian Keuangan sebelumnya mengatakan bahwa menaikkan pajak atas dividen akan membuat investor saham takut.
Putin berjanji tidak akan melakukan perubahan besar pada sistem perpajakan sebelum tahun 2030 menyusul kenaikan pajak yang diberlakukan pada tahun 2025.
Baca Juga: DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
Pada tanggal 5 September, ia meminta pemerintah untuk meningkatkan pendapatan melalui produktivitas yang lebih tinggi, bukan pajak.
Potensi kenaikan pajak mungkin akan disertai dengan langkah baru, yang juga diumumkan untuk melindungi anggaran negara dari fluktuasi harga minyak dan sanksi Barat yang menargetkan ekspor energi Rusia.
Berdasarkan inisiatif baru ini, yang akan diimplementasikan tahun depan, pemerintah akan menurunkan harga batas bawah minyak.
Jika, di atas harga tersebut pendapatan minyak akan masuk ke dana cadangan fiskal, guna memastikan bahwa dana tersebut terisi kembali secara memadai.
Berita Terkait
-
Rincian 'Tersembunyi' Biaya Balik Nama Harta Warisan, Leony Aja Sampai Kaget
-
Said Didu Minta Stop Sanjung Sri Mulyani, Ungkap Borok Dirjen Pajak dan Bea Cukai
-
Efikasi 100 Persen, Vaksin Kanker Rusia Apakah Aman?
-
Apa Itu NJOP? Pengertian, Fungsi dan Cara Menghitungnya
-
Warga Jakarta Telantarkan Jenazah Pejabat Pajak di Pinggir Jalan, Tolak Gotong ke Makam
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri