Jadi Beban BUMN-BUMN, Ekonom Sarankan Transaksi Energi Primer Gunakan Rupiah

Suara.com - Ekonom Konstitusi Defiyan Cory mendorong pemerintah mewajibkan seluruh transaksi energi primer di dalam negeri menggunakan mata uang Rupiah.

Upaya untuk menghindari kerugian akibat fluktuasi kurs asing yang selama ini membebani BUMN energi.

Menurut Defiyan, beban selisih kurs selama ini justru lebih banyak ditanggung perusahaan negara seperti PLN dan Pertamina, sementara sektor keuangan diuntungkan dari volatilitas nilai tukar.

"Stabilitas keuangan PLN harus didukung dengan kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten, agar tidak menimbulkan beban tambahan dari luar sistem manajemen perusahaan," ujar Defiyan kepada wartawan seperti dikutip Jumat (26/9/2025).

Ia menilai, intervensi kebijakan diperlukan agar kontrak-kontrak besar di sektor energi tidak terus bergantung pada valuta asing. Dengan mewajibkan penggunaan Rupiah, biaya operasional akan lebih terkendali sekaligus memperkuat kedaulatan moneter nasional.

Dalam hal ini, Defiyan juga menyinggung kinerja keuangan PLN. Berdasarkan laporan semester I 2025, PLN mencatatkan pendapatan Rp 281 triliun, naik dari Rp 262 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan tenaga listrik menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp 179,58 triliun, atau tumbuh 4,53 pers dibanding semester I 2024.

Sepanjang 2024, pendapatan PLN mencapai Rp 545,4 triliun, tumbuh 11,9 persen secara tahunan dari Rp 487,38 triliun pada 2023. Sementara laba usaha semester I 2025 tercatat Rp 30 triliun, naik 7,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Defiyan menyoroti tingginya beban usaha PLN, terutama dari biaya bahan bakar dan pelumas Rp 94 triliun serta pembelian tenaga listrik Rp 91 triliun. Ia menilai pemerintah perlu turun tangan, khususnya terkait kontrak Take Or Pay (TOP) yang dianggap membebani keuangan PLN.

Baca Juga: Indonesia Terdepan di Asia Pasifik dalam Transisi Energi, Kalahkan Rata-rata Regional