- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti bahwa masyarakat yang sangat mampu (desil 8-10) masih menikmati porsi signifikan dari subsidi.
- Purbaya memperingatkan bahwa jika subsidi energi terus salah sasaran, hal itu tidak hanya gagal membantu masyarakat kalangan bawah.
- Purbaya mendesak Kementerian ESDM agar segera memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan subsidi energi ke depan lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masalah serius dalam penyaluran subsidi dan kompensasi energi nasional.
Berdasarkan data resmi, ternyata masyarakat dari kelompok ekonomi sangat mampu (desil 8-10) masih menikmati porsi yang signifikan dari dana subsidi yang seharusnya ditujukan untuk rakyat miskin.
"Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu yaitu desil 8-10 masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).
Purbaya menegaskan, tujuan utama subsidi adalah memastikan masyarakat kalangan bawah dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Namun, jika pelaksanaannya tidak tepat sasaran, hal itu justru akan merusak sistem.
"Subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang. Tapi saya tahu juga kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar," ucap Purbaya.
Oleh karena itu, ia meminta agar pelaksanaan subsidi dan kompensasi energi ke depan harus lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Purbaya juga mewanti-wanti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan menyalurkan subsidi.
"Jadi BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menjalankan subsidi. Jangan sampai menimbulkan ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri," imbuhnya.
Baca Juga: BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Untuk mengatasi kebocoran ini, Purbaya memiliki dua langkah strategis yakni dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diklaim siap dan sudah digunakan oleh Kementerian Sosial, namun belum dimanfaatkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai DTSEN tersebut ke depan," tegas Purbaya.
Purbaya akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan survei terkait pelaksanaan subsidi energi.
Peringatan ini ditujukan kepada pihak-pihak yang mungkin bermain curang.
"Jadi kalau ada yang menyeleweng-nyeleweng, hati-hati saja nanti," tutupnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Dorong Transisi Energi Global, Pertamina NRE Kaji Pengembangan Energi Terbarukan di Bangladesh
-
Harga Minyak Bakal Naik Pekan Depan? Ini Prediksinya
-
BRI Terapkan Aturan Baru Rekening 2026: Ini Beda Status Aktif, Tidak Aktif, dan Dormant
-
Cara Cek NIK Penerima Bansos Kemensos Usai Update dari DTKS Jadi DTSEN
-
Rupiah Bisa Tembus Rp17.900, Ini Alasan Mata Uang RI Diproyeksi Makin Anjlok!
-
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit dan Daging Ayam Naik, Beras Premium Tetap Tinggi
-
3 Pilihan Aset Aman untuk Investasi saat Rupiah Melemah ke Rp17.600 per Dolar AS
-
IKN Disebut 'Gegabah Terstruktur', Prabowo Diminta Evaluasi Proyek Era Jokowi
-
Nilai Tukar Rupiah dari Masa ke Masa, Era Prabowo Subianto di Posisi Berapa?
-
Kesepakatan China-AS Jadi 'Omong Kosong', Perang Masih Ancam Ekonomi Dunia