Alasan Izin Tiktok Dibekukan: Komdigi Minta Data saat Unjuk Rasa, Isu Judi Online?

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mengambil tindakan tegas dengan membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) milik platform TikTok.

Sanksi administratif ini dijatuhkan karena TikTok dinilai tidak patuh dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/10), menjelaskan bahwa pembekuan ini merupakan respons atas sikap TikTok yang hanya memberikan data secara parsial terkait aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa pada 25–30 Agustus 2025.

“Langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar.

TikTok Menolak Beri Data Lengkap Aktivitas Monetisasi

Kemkomdigi mengajukan permintaan data kepada TikTok terkait dugaan monetisasi aktivitas siaran langsung dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian daring.

Data yang diminta mencakup informasi traffic, aktivitas live streaming, serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift.

Alexander Sabar mengungkapkan bahwa klarifikasi langsung telah diminta dari TikTok pada 16 September 2025, dengan batas waktu penyerahan data lengkap hingga 23 September 2025.

Namun, melalui surat resmi pada 23 September 2025, TikTok menyatakan bahwa mereka memiliki kebijakan internal yang mengatur penanganan permintaan data, dan karena itu, tidak dapat memberikan data yang diminta secara lengkap.

Baca Juga: Nikita Mirzani Live TikTok dari Penjara, Pengacara Ungkap Kebenarannya

Permintaan data oleh Kemkomdigi merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Aturan tersebut secara eksplisit mewajibkan PSE Lingkup Privat untuk memberikan akses terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik kepada kementerian atau lembaga dalam rangka pengawasan sesuai hukum yang berlaku.

Kemkomdigi menilai penolakan ini merupakan pelanggaran kewajiban sebagai PSE Privat. Oleh karena itu, pembekuan sementara TDPSE diambil sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

Alexander Sabar menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar tindakan administratif. Ini adalah wujud perlindungan negara untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia dari risiko penyalahgunaan teknologi digital, serta untuk memastikan transformasi digital berjalan secara sehat, adil, dan aman, khususnya bagi kelompok rentan anak dan remaja dari potensi penyalahgunaan fitur digital untuk aktivitas ilegal.

"Komdigi berkomitmen untuk menjaga kedaulatan hukum nasional dalam tata kelola ruang digital," tegasnya.

Untuk ke depannya, Kemkomdigi meminta seluruh PSE Privat agar mematuhi hukum nasional yang berlaku dan akan terus memperkuat pengawasan serta mendorong kerja sama yang konstruktif dengan semua platform digital.