Serapan Lambat SAL APBN Disorot Menkeu Purbaya, Ancam Pindahkan Dana Rp 15 Triliun

Suara.com - Rencana penyerapan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi sorotan utama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Menkeu mengungkapkan niatnya untuk secara langsung mendatangi kantor BTN bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara guna meninjau efektivitas penyaluran dana tersebut.

Saat ini, dari total dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang ditempatkan di BTN, bank tersebut baru merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun, yang setara dengan 42 persen serapan hingga September 2025.

"Tapi Dirut BTN bilang akan percepat yang Rp15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat," ujar Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Senin (13/10) malam.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa kunjungannya ke BTN bukan hanya inisiatif pribadi, melainkan bagian dari fungsi pengawasan terhadap Danantara, yang akan ikut serta dalam diskusi tersebut.

Optimisme BTN dan Alasan Lambatnya Serapan

Meskipun mendapat peringatan dari Menkeu, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, tetap optimistis bahwa sisa dana Rp15 triliun akan terserap habis pada November 2025.

Dana tersebut direncanakan akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, dengan fokus utama pada pembiayaan perumahan rakyat, serta sektor konstruksi, real estate, perdagangan, dan kesehatan.

Nixon mengakui bahwa serapan dana memang relatif lambat pada tahap awal, dan hingga September 2025, nilai kredit yang telah di-reimburse (dibayar kembali) oleh pemerintah baru mencapai sekitar Rp4,5 triliun, dengan sisanya akan segera ditagihkan pada Oktober ini.

Baca Juga: Dikritik 'Cawe-Cawe' Bank BUMN, Menkeu Purbaya: Saya Dewas Danantara!

Alasan utama di balik kecepatan serapan ini adalah sifat mayoritas portofolio BTN yang khusus, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Nixon menjelaskan bahwa proses KPR jauh lebih kompleks dibandingkan kredit umum, mencakup tahapan verifikasi yang ketat hingga persetujuan.

Di sisi lain, BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen (korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah).

"Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana Penempatan Uang Negara (PUN) yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” tutup Nixon, dikutip via Antara.