- Dalam audiensinya Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto menegaskan komitmennya untuk memperkuat daya saing industri garmen dan tekstil nasional.
- AGTI telah menyampaikan roadmap penguatan daya saing dengan pendekatan analisis SWOT Analysis Peningkatan Daya saing Industri TPT Nasional dan Ekosistemnya.
- AGTI juga menyoroti kebijakan impor produk tekstil bekas (thrifting).
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima audiensi Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Selasa (4/10/2025). Dalam audiensinya Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto menegaskan komitmennya untuk memperkuat daya saing industri garmen dan tekstil nasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ekonomi Pancasila.
Langkah ini diyakini dapat menciptakan keseimbangan antara produktivitas industri, kepentingan lingkungan, dan kesejahteraan tenaga kerja.
Dalam audiensinya, AGTI telah menyampaikan roadmap penguatan daya saing dengan pendekatan analisis SWOT Analysis Peningkatan Daya saing Industri TPT Nasional dan Ekosistemnya untuk memetakan peluang dan tantangan industri tekstil ke depan dan dalam dua minggu kedepan AGTI akan mendetailkan beberapa challenges dan usulan untuk debottlenecking.
"Audiensi AGTI dan tanggapan Pak Menkeu dan jajaran Kemenku memberikan angin segar bagi industri garmen dan tekstil tanah air. AGTI meyakini bahwa membangun industri TPT bukan hanya efisien dan berdaya saing, tapi juga berkeadilan sosial, sesuai prinsip Ekonomi Pancasila. Pendekatannya bukan sekadar bisnis, tapi menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru bersama dengan pemerintah dan pekerja sebagai mitra pengusaha dan akademisi dalam AGTI,” ujar Anne.
Anne mengungkapkan bahwa AGTI bersama pemerintah, melalui koordinasi dengan Komite Penanganan Dampak Sektor Keuangan (KSSK) yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa, sedang menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor industri padat karya ini.
"Pertemuan lanjutan dengan KSSK dijadwalkan untuk membahas berbagai aspek strategis, termasuk penyederhanaan perizinan industri, khususnya dalam penerapan PP Nomor 28 terkait perizinan lingkungan hidup," jelasnya.
AGTI juga menyoroti kebijakan impor produk tekstil bekas (thrifting). Anne menilai keputusan pemerintah yang tegas membatasi peredaran barang thrifting di pasar lokal sudah sangat tepat dan memberi peluang positif bagi produsen pakaian jadi berorientasi market lokal.
"Kami sangat mendukung keputusan Pak Purbaya. Barang yang sudah melalui kepabeanan tidak seharusnya beredar di pasar domestik. Industri lokal harus mendapat perlindungan agar bisa tumbuh. Di sisi lain, kami juga tengah mengembangkan solusi berbasis daur ulang poliester agar tetap kompetitif dan ramah lingkungan,” tambah Anne.
Dalam kesempatan itu, Anne juga mengungkapkan bahwa beberapa anggota AGTI saat ini tengah menambah kapasitas produksi, bahkan membuka perekrutan tenaga kerja baru.
Baca Juga: Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
"Tidak ada PHK. Justru ada yang pensiun dan kami rekrut kembali. Bahkan salah satu anggota kami akan segera meresmikan pabrik baru. Artinya, industri ini terus tumbuh,” ungkapnya optimistis.
Ke depan, AGTI akan melanjutkan roadshow ke berbagai daerah guna memperkuat jejaring dan konsolidasi dengan pelaku usaha, pekerja, serta pemerintah daerah. "Kami percaya jika seluruh elemen pemerintah, pengusaha, dan pekerja bersatu dalam semangat Ekonomi Pancasila, maka daya saing industri tekstil nasional bisa meningkat dua kali lipat, bahkan melebihi negara pesaing,” tegas Anne.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok