-
Edukasi publik penting guna bijak energi, subsidi tepat sasaran.
-
Kolaborasi perguruan tinggi percepat riset EBT sesuai kondisi lokal.
-
EBT turunkan biaya produksi, tingkatkan daya saing UMKM kecil.
Suara.com - Pakar kebijakan publik Universitas Nusa Cendana, David BW Pandie, menekankan ada dua poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi.
Pertama, edukasi publik soal kondisi energi nasional yang masih rentan terhadap impor dan kebocoran subsidi. Edukasi ini dinilai penting agar masyarakat lebih bijak menggunakan energi dan subsidi bisa tepat sasaran.
Kedua, memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mempercepat riset Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sesuai dengan karakteristik lokal.
"Ilmu kita harus kuat untuk hasilkan EBT sesuai kondisi lokal. Sumber daya manusia dulu yang diperkuat, jadi peran teknologi penting untuk mendorong energi terbarukan lebih cepat. Kalau tidak, transisi akan lama dan tidak berujung," ujarnya seperti dikutip di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Sementara itu, Pakar ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW), Frits Fanggidae, menilai pengembangan EBT juga berdampak signifikan terhadap efisiensi biaya produksi dan peningkatan daya saing pelaku usaha kecil.
"EBT akan membuat biaya produksi turun. Kalau energi murah, efisiensi naik, kapasitas produksi tumbuh, dan daya saing meningkat," jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa elektrifikasi melalui EBT saja belum cukup. "Listrik saja tidak cukup. UMKM-nya harus dipersiapkan. Pemerintah perlu rangkul Kementerian UMKM agar industri kecil pindah ke desa-desa yang sudah terang," imbuh Fanggidae.
Adapun pemerintah terus memperkuat ketahanan energi di kawasan timur Indonesia. Salah satunya melalui peresmian Fuel Terminal Labuan Bajo berkapasitas 488 kiloliter (KL) oleh PT Pertamina Patra Niaga, serta Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang telah mengalirkan listrik ke 112 rumah di Desa Winebetan, Minahasa, Sulawesi Utara.
Hingga semester I 2025, bauran EBT nasional telah mencapai 16 persen, sedikit di bawah target 17–20 persen untuk tahun ini. Pemerintah optimistis bisa menutup gap tersebut melalui percepatan pembangunan pembangkit EBT yang kini total kapasitasnya mencapai 13.155 MW.
Baca Juga: Genjot Pemanfaatan EBT, RI Targetkan 60 Persen Listrik dari Sumber Terbarukan
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 GW, dengan porsi EBT mencapai 76 persen, termasuk tenaga surya, air, angin, panas bumi, dan bioenergi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Pertamina-Departemen Energi Amerika Serikat Bahas Penguatan Pasokan Energi & Infrastruktur Strategis
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur