-
Edukasi publik penting guna bijak energi, subsidi tepat sasaran.
-
Kolaborasi perguruan tinggi percepat riset EBT sesuai kondisi lokal.
-
EBT turunkan biaya produksi, tingkatkan daya saing UMKM kecil.
Suara.com - Pakar kebijakan publik Universitas Nusa Cendana, David BW Pandie, menekankan ada dua poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi.
Pertama, edukasi publik soal kondisi energi nasional yang masih rentan terhadap impor dan kebocoran subsidi. Edukasi ini dinilai penting agar masyarakat lebih bijak menggunakan energi dan subsidi bisa tepat sasaran.
Kedua, memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mempercepat riset Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sesuai dengan karakteristik lokal.
"Ilmu kita harus kuat untuk hasilkan EBT sesuai kondisi lokal. Sumber daya manusia dulu yang diperkuat, jadi peran teknologi penting untuk mendorong energi terbarukan lebih cepat. Kalau tidak, transisi akan lama dan tidak berujung," ujarnya seperti dikutip di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Sementara itu, Pakar ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW), Frits Fanggidae, menilai pengembangan EBT juga berdampak signifikan terhadap efisiensi biaya produksi dan peningkatan daya saing pelaku usaha kecil.
"EBT akan membuat biaya produksi turun. Kalau energi murah, efisiensi naik, kapasitas produksi tumbuh, dan daya saing meningkat," jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa elektrifikasi melalui EBT saja belum cukup. "Listrik saja tidak cukup. UMKM-nya harus dipersiapkan. Pemerintah perlu rangkul Kementerian UMKM agar industri kecil pindah ke desa-desa yang sudah terang," imbuh Fanggidae.
Adapun pemerintah terus memperkuat ketahanan energi di kawasan timur Indonesia. Salah satunya melalui peresmian Fuel Terminal Labuan Bajo berkapasitas 488 kiloliter (KL) oleh PT Pertamina Patra Niaga, serta Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang telah mengalirkan listrik ke 112 rumah di Desa Winebetan, Minahasa, Sulawesi Utara.
Hingga semester I 2025, bauran EBT nasional telah mencapai 16 persen, sedikit di bawah target 17–20 persen untuk tahun ini. Pemerintah optimistis bisa menutup gap tersebut melalui percepatan pembangunan pembangkit EBT yang kini total kapasitasnya mencapai 13.155 MW.
Baca Juga: Genjot Pemanfaatan EBT, RI Targetkan 60 Persen Listrik dari Sumber Terbarukan
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 GW, dengan porsi EBT mencapai 76 persen, termasuk tenaga surya, air, angin, panas bumi, dan bioenergi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
Terkini
-
Emiten Komponen Otomotif RI Bidik Pasar Ekspor Timur Tengah
-
Alasan Stok BBM Shell Masih Kosong: ESDM Belum Terbitkan Rekomendasi Impor
-
21 Hunian Sementara Jadi Titik Awal Warga Aceh Bangkit Pascabencana
-
IHSG Ditutup Tersungkur 2,08 Persen, 673 Saham Merosot
-
Bye-bye Impor! SPBU Swasta Mulai Antre Borong Solar Pertamina
-
Heboh 'Whip Pink' Makan Korban, Mendag Budi Turun Tangan
-
Rupiah Kian Loyo di Rp16.876, Imbas Sentimen Domestik dan Downgrade Moodys
-
Purbaya Bocorkan Tugas Juda Agung, Wamenkeu Baru Pengganti Ponakan Prabowo
-
Pemerintah Catat Belanja Nasional Capai Rp 393,78 T Sepanjang 2025
-
Purbaya Klaim Indonesia Masih Mampu Bayar Utang Meski Rating Moody's Negatif