- Indonesia bakal memperjuangkan tujuh agenda kunci kebijakan iklim dunia.
- Langkah ini menempatkan fokus utama pada isu pendanaan iklim, transfer teknologi, dan implikasi sosio-ekonomi dari transisi energi.
- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pergeseran strategi diplomasi Indonesia dari partisipasi pasif menjadi kepemimpinan substantif.
Suara.com - Delegasi Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil, secara agresif memimpin perundingan dengan memperjuangkan tujuh agenda kunci kebijakan iklim dunia.
Langkah ini menempatkan fokus utama pada isu pendanaan iklim, transfer teknologi, dan implikasi sosio-ekonomi dari transisi energi, yang memiliki dampak langsung pada stabilitas fiskal dan pasar tenaga kerja domestik.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pergeseran strategi diplomasi Indonesia dari partisipasi pasif menjadi kepemimpinan substantif.
"Kami datang untuk berunding. Setiap pasal yang dinegosiasikan akan berdampak pada rakyat dan lingkungan kita," ujar Menteri Hanif dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).
Dari tujuh agenda yang diperjuangkan, empat di antaranya memiliki relevansi ekonomi dan kebijakan yang sangat krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang dan kepulauan.
Berikut adalah empat dari tujuh agenda utama yang diperjuangkan Indonesia, dalam versi yang lebih ringkas:
1. Global Stocktake (GST): Menagih Janji & Tanggung Jawab
Indonesia mendorong evaluasi yang adil terhadap komitmen iklim global. Intinya, menagih negara-negara maju untuk memenuhi tanggung jawab historis mereka dengan meningkatkan pendanaan dan transfer teknologi, bukan hanya sekadar menilai capaian teknis.
2. National Adaptation Plans (NAPs): Benteng Pertahanan dari Dampak Iklim
Baca Juga: MIND ID Perkuat Komitmen Transisi Energi Lewat Hilirisasi Bauksit
Sebagai negara kepulauan yang rentan, Indonesia memperjuangkan adanya mekanisme pendanaan yang jelas dan mudah diakses. Tujuannya adalah untuk membiayai proyek-proyek adaptasi konkret di dalam negeri, seperti perlindungan pesisir dan ketahanan pangan.
3. Just Transition (Transisi yang Berkeadilan): Ekonomi Hijau Tanpa PHK
Indonesia memastikan transisi ke ekonomi hijau tidak meninggalkan siapa pun. Fokusnya adalah pada paket kebijakan yang melindungi pekerja di sektor industri lama melalui pelatihan ulang (reskilling) dan penciptaan lapangan kerja hijau baru, sehingga transisi berjalan adil.
4. Global Goal on Adaptation (GGA): Target Adaptasi Global yang Terukur
Indonesia mendesak disepakatinya target adaptasi global yang jelas, sama seperti target mitigasi 1,5°C. Dengan target yang terukur, dunia dapat memobilisasi sumber daya secara lebih efektif untuk membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Keempat agenda ini, bersama tiga agenda teknis lainnya, menjadi fokus utama perjuangan diplomasi Indonesia di COP30.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak