Premanisme Bikin Biaya Investasi RI Bengkak 40 Persen

Suara.com - Aktivitas premanisme di Indonesia kini diposisikan sebagai ancaman serius terhadap iklim investasi nasional.

Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memberantas praktik tersebut karena terbukti menghambat masuknya penanaman modal ke Tanah Air.

Todotua mengungkapkan bahwa tindakan premanisme yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari organisasi masyarakat (ormas) hingga oknum di pemerintahan memiliki dampak finansial yang sangat merugikan.

“Hampir semua lembaga survei menyatakan bahwa tindakan premanisme berdampak pada peningkatan biaya investasi mulai dari 15 hingga 40 persen,” kata Todotua dalam Antara Businnes Forum di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Todotua menekankan bahwa kunci untuk menarik modal adalah kepastian hukum dan keamanan. Ia menegaskan, "Negara harus ada di sini, memberikan kepastian."

Komitmen ini dicontohkan pada penanganan kasus premanisme yang sempat terjadi di proyek besar Chandra Asri, Cilegon, Banten. Pihaknya melakukan peninjauan intensif dan memastikan kasus tersebut tertangani dengan tuntas.

“Semenjak itu, turun drastis (kasus premanisme). Terus kita monitor tiap minggu, ngecek,” ujarnya. Langkah ini menunjukkan bahwa intervensi langsung pemerintah mampu menekan aktivitas kriminal yang menggerogoti efisiensi investasi.

Pemerintah memandang investasi sebagai kunci utama penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekosistem ekonomi baru. Data realisasi investasi sepanjang tahun 2024 telah menciptakan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru, dengan tambahan tenaga kerja mencapai 1,9 juta orang hingga Kuartal III.

Selain menyerap tenaga kerja, investasi juga vital untuk mendorong pergeseran ke teknologi maju dan membangun industri pendukung seperti logistik, rantai pasok, dan perumahan.

Baca Juga: Pandu Sjahrir Pede Investasi 2026 Moncer: Indonesia Pindah Haluan dari SDA ke Otak Manusia!

Untuk terus memacu penanaman modal, Wamen Todotua menyatakan pihaknya fokus pada pengelolaan investasi dan pendampingan yang optimal, serta penguatan konsolidasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Komitmen memberantas premanisme menjadi salah satu janji utama untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat.