- Pakar energi menekankan perlunya pengujian ketat terhadap BBM alternatif Bobibos untuk memastikan pemenuhan standar seperti titik nyala dan RON sebelum komersialisasi.
- Bobibos dikategorikan sebagai bioetanol yang dikembangkan pemerintah melalui program EBT, namun keberlanjutan bergantung pada jaminan ketersediaan bahan baku seperti biomassa.
- Kementerian ESDM menyatakan uji mutu BBM baru memakan waktu minimal delapan bulan, dan pengembang Bobibos baru mengajukan permohonan uji laboratorium, bukan sertifikasi.
Suara.com - Sejumlah pakar menilai memang perlu adanya pengujian untuk mengsahkan bahan bakar minyak (BBM) baru seperti Bobibos.
Uji coba diperlukan untuk memastikan aspek keselamatan, performa mesin, serta kesesuaian standar sebelum bahan bakar tersebut dapat beredar secara komersial di masyarakat.
"Iya pasti, karena sebagai BBM alternatif harus memenuhi standar beberapa parameter misal titik nyala, RON dan sebagainya," ujar pakar energi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Syarifuddin Nojeng seperti dikutip, Rabu (19/11/2025).
Selain itu, Syarifuddin menjelaskan Bobibos termasuk kategori bioetanol yang saat ini terus dikembangkan pemerintah lewat sejumlah program energi baru terbarukan (EBT).
Ia menilai inovasi seperti ini berpotensi mendorong bauran energi bersih di sektor transportasi.
“Bobibos termasuk kelompok bioetanol yang terus dikembangkan melalui program E1 dan seterusnya, sampai menuju tingkat keekonomian yang layak,” kata dia.
Syarifuddin menegaskan, seperti halnya berbagai jenis biodiesel yang dikembangkan secara bertahap, Bobibos tetap membutuhkan riset lebih lanjut sebelum benar-benar siap dipasarkan. Ia melanjutkan, riset menjadi faktor penting karena inovasi bioenergi dapat memberi kontribusi langsung pada target bauran energi nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa ketersediaan bahan baku seperti jerami atau biomassa lain tetap harus dijamin agar pengembangan Bobibos berkelanjutan.
"Pemerintah harus mengakomodasi terutama hasil riset dari PT ataupun lembaga riset lainnya. Misalnya BRIN dan lembaga riset harus pula berkolaborasi dengan swasta sehingga terjadi link and match," jelasnya.
Baca Juga: Kementerian ESDM Ungkap Butuh Dana Rp 61 T untuk Capai Rasio Elektrifikasi 100 Persen
Sementara, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M Kafrawy Saenong, mengingatkan bahwa hasil uji laboratorium mandiri yang dilakukan oleh pihak Bobibos tidak cukup untuk memastikan keamanan penggunaan bagi masyarakat. "Apakah langkah pemerintah sudah tepat melakukan uji coba sebelum dipasarkan? Ya tentu saya sepakat. Karena jangan sampai bahan bakar ini malah menjadi bencana bagi masyarakat (jika tanpa uji coba yang layak)," imbuh Kafrawy.
Menurutnya, pemerintah harus memberi ruang dan dukungan bagi inovasi energi yang lahir dari dalam negeri, termasuk Bobibos. Ia menyebut dukungan tersebut penting mengingat bahan bakar alternatif dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
"Ya tentu dalam hal inovasi, tentu pemerintah harus melakukan dukungan ya, dan ya kalau memang ini menjadi sebuah bahan bakar baru, ya tentu ini menjadi hal yang menggembirakan," ucap Kafrawy.
Ia juga meminta publik menunggu hasil uji edar resmi sebelum menarik kesimpulan terkait klaim penggunaan 100 persen jerami dalam produksi Bobibos. Ia menyinggung pengalaman buruk masyarakat terhadap klaim bahan bakar alternatif sebelumnya yang tidak menghasilkan apapun.
"Ya tentu kita tidak mau benar kejadian seperti bahan bakar yang dulu Nikuba atau bahan bakar air itu masih menjadi tanda tanya, karena itu ternyata implementasinya tidak ada. Dan sekali lagi kita masih menanti pengumuman resmi setelah ada uji edar," ujarnya.
ESDM Lakukan Uji Mutu
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
Terkini
-
Ikut Kunker ke New York, Anak Menteri PU Bernama Aurellia Ternyata Bekerja di Vale Indonesia
-
Explainer: Menteri PU 'Dinas Bareng Keluarga' ke Amerika Bertepatan Final Piala Dunia
-
BEI Akan Ajak Ngobrol S&P Dow Jones Indices Setelah Indonesia Diancam Turun Kelas
-
Said Iqbal Minta Purbaya Naikkan Ambang Batas Saldo JHT Kena Pajak Jadi Rp 400 Juta
-
Emiten Pertahankan Posisi FTSE Russell ESG Rating, Saham AVIA di Zona Hijau
-
WIKA, WSKT hingga INAF Masuk Daftar Hitam BEI, Terancam Delisting
-
Ancaman Phishing Makin Ganas, Kaspersky Blokir 140 Juta Serangan dalam Tiga Bulan
-
Said Iqbal Akhirnya Temui Purbaya, Minta Pajak JHT hingga THR Dihapus
-
S&P Dow Jones Ancam Turunkan Kasta Indonesia, Soroti Transparansi Bursa
-
Pegadaian Gelar Sales Town Hall 2026, Perkuat Akselerasi Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan