- Kemnaker merilis daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 di 38 provinsi melalui Instagram resmi.
- Menteri Yassierli menyatakan formula baru bertujuan menciptakan kebijakan pengupahan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
- UMP 2026 tertinggi ditetapkan di DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876, sementara terendah di Jawa Barat Rp2.317.601.
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis daftar lengkap upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 di 38 provinsi.
Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemnaker, @kemnaker.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyebut, penghitungan UMP 2026 diharapkan mampu mendorong terciptanya kebijakan pengupahan yang adil dan berkelanjutan, baik bagi pekerja maupun dunia usaha.
“Formula penghitungan upah minimum baru ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan, memastikan upah minimum tak hanya melindungi pekerja tetapi juga menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di tingkat lokal,” kata Yassierli dalam unggahan Instagram @kemnaker, dikutip Rabu (7/1/2026).
Berdasarkan daftar yang diunggah Kemnaker, UMP 2026 tertinggi ditetapkan di DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876. Sementara itu, UMP terendah tercatat di Jawa Barat sebesar Rp2.317.601.
Di wilayah Sumatra, UMP 2026 antara lain Aceh sebesar Rp3.932.552, Sumatera Utara Rp3.228.949, Sumatera Barat Rp3.182.955, Riau Rp3.780.495, Jambi Rp3.471.497, Bengkulu Rp2.827.250, Sumatera Selatan Rp3.942.963, Lampung Rp3.047.734, Kepulauan Bangka Belitung Rp4.035.000, dan Kepulauan Riau Rp3.879.520.
Untuk Pulau Jawa, selain DKI Jakarta, UMP 2026 ditetapkan Jawa Tengah Rp2.327.386,07, Jawa Timur Rp2.446.880, Jawa Barat Rp2.317.601, DI Yogyakarta Rp2.417.495, serta Banten Rp3.100.881,40.
Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, UMP 2026 masing-masing Bali Rp3.207.459, Nusa Tenggara Barat Rp2.673.861, dan Nusa Tenggara Timur Rp2.455.898.
Sementara di Kalimantan, UMP 2026 tercatat Kalimantan Barat Rp3.054.552, Kalimantan Tengah Rp3.686.138, Kalimantan Selatan Rp3.725.000, Kalimantan Timur Rp3.762.431, serta Kalimantan Utara Rp3.775.243.
Baca Juga: Presiden Buruh: Tak Masuk Akal Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi!
Untuk wilayah Sulawesi dan Maluku, UMP 2026 meliputi Sulawesi Utara Rp4.002.630, Sulawesi Selatan Rp3.921.088, Sulawesi Tengah Rp3.179.565, Sulawesi Tenggara Rp3.306.496,18, Sulawesi Barat Rp3.315.934, Gorontalo Rp3.405.144, Maluku Rp3.334.490, dan Maluku Utara Rp3.510.240.
Adapun di Tanah Papua, UMP 2026 ditetapkan Provinsi Papua Rp4.436.283, Papua Barat Rp3.841.000, Papua Tengah Rp4.285.848, Papua Selatan Rp4.508.100, Papua Pegunungan Rp4.508.714, serta Papua Barat Daya Rp3.766.000.
Berita Terkait
-
UMP Aceh Berpotensi Tak Naik untuk 2026, Bakal Tambah Beban Masyarakat Pascabencana?
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Daftar Lengkap Kenaikan UMP Semua Provinsi di Indonesia, Resmi Berlaku 2026
-
UMK Tangerang Tertinggi, Ini Daftar Upah Kota dan Kabupaten di Banten 2026
-
UMP DKI Jakarta Resmi Naik Jadi Rp 5,72 Juta
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak
-
Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta
-
Sorak-sorai Pengusaha AS Kala Trump Tekuk Prabowo di Negosiasi Dagang