- Rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 98,54%, namun wilayah 3T masih menjadi tantangan utama.
- Dibutuhkan dana Rp61 triliun untuk mencapai elektrifikasi 100%, termasuk Rp2,5 triliun untuk program BPBL bagi keluarga yang belum mampu.
- Masih ada lebih dari 10.000 lokasi 3T yang belum berlistrik, dengan 1,28 juta calon pelanggan yang ditargetkan melalui program ESDM dan PLN
Suara.com - Rasio elektrifikasi rumah tangga secara nasional telah mencapai 98,54 persen.
Guna mencapai rasio elektrifikasi 100 persen dibutuhkan dana sebesar Rp 61 triliun.
Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan, Jisman Hutajulu mengungkap, daerah yang belum diterangi listrik umumnya berada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.
"Meskipun sudah 98,54 persen, itu masih ada beberapa subsistem yang kecil yang belum dilayani 24 jam. Ini menjadi tantangan sendiri. Dan sisanya ini kebanyakan di daerah remote atau 3T yang boleh saya sebutkan banyak di daerah timur, Papua, NTT, dan Maluku," kata Jisman dalam acara Electricity Connect 2025 di Jakarta pada Rabu (19/11/2025).
Jisman merinci dari biaya Rp 61 triliun itu, sebanyak Rp 2,5 triliun, di antaranya dibutuhkan untuk program bantuan listrik seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Dia menjelaskan, meski aliran listrik sudah disambungkan di sejumlah wilayah, masih terdapat rumah tangga yang belum dapat menikmatinya, karena terhalang biaya pemasangan.
"Di mana jaringan sudah di depan rumah, hanya saja keluarga tersebut belum mampu untuk berlangganan dengan PLN maka itu perlu kita bantu," kata Jisman.
Dalam tiga tahun terakhir, program BPBL setidaknya sudah menjangkau 155 ribu rumah tangga, dan tahun ini ditargetkan menjangkau 255 ribu rumah tangga.
Sementara untuk jumlah wilayah 3T yang belum teraliri listrik, jumlah mencapai 10.068 lokasi yang terdiri dari 5.700 desa dan 4.400 dusun. Dari jumlah itu terdapat 1,28 juta calon pelanggan.
Baca Juga: Tarif Listrik PLN per kWh Periode November Hingga Desember 2025
Pada tahun ini, Kementerian ESDM telah menganggarkan dana Rp 3 triliun untuk menjangkau 1.285 lokasi yang belum diterangi listrik.
Program itu dijalankan Kementerian ESDM bersama dengan PLN.
"Ini memang anggarannya agak terlambat karena ABT, bukan anggaran yang biasa sehingga waktunya sangat sempit. Dan kami minta ke Pak Dirut (PLN), tolong Pak Dirut segera, ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat karena kita sudah merdeka 80 tahun tapi masih belum ada listriknya," tutup Jisman.
Berita Terkait
-
Proses Evaluasi Longsor di Tambang PT Freeport Selesai Antara Maret atau April
-
Bahlil Dorong Freeport Olah Konsentrat Tembaga Amman
-
Demi Tingkatkan Harga, ESDM Buka Peluang Turunkan Produksi Batubara pada 2026
-
ESDM Ungkap Alasan Sumber Listrik RI Mayoritas dari Batu Bara
-
Kekayaan Rilke Jeffri Huwae, Dirjen Gakkum yang Dikritik Menteri Bahlil
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, MiniesQ Sukses Tembus Pasar Ritel Modern
-
Lotte Chemical Indonesia Prioritaskan Pasokan Domestik di Tengah Krisis Rantai Pasok Global
-
Purbaya Klaim MBG Bantu Dorong Ekonomi RI 1 Persen karena Serap 1 Juta Tenaga Kerja
-
FTSE Pertahankan Status Indonesia, Reformasi Pasar Modal Diakui Dunia
-
Purbaya Siapkan Lowongan Kerja Bea Cukai untuk 300 Lulusan SMA, Diumumkan Mei 2026
-
Gelar 206 Proyek di Bali, Kementerian PU Kucurkan Rp1,2 Triliun pada 2026
-
Ketergantungan Impor LPG RI Makin Dalam, Tembus 83,97% di 2026
-
Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
-
OJK Yakin Pasar Modal RI Kembali Dibanjiri Investor Setelah Status FTSE
-
Kemendag Rilis 2 Aturan Baru, Perizinan Ekspor Kini Nggak Berbelit-belit