Pemerintah Jamin Stok LPG 3 Kg Tak Langka Selama Nataru

Suara.com - Pemerintah menambah ketersedian gas LPG bersubsidi 3 kg guna mengantisipasi kelangkaan selama momen perayaan Natal dan Tahun Baru 2026,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan itu diambil setelah dirinya menggelar rapat dengan Menteri Keuangan,  Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria.

Rapat lintas lembaga itu sebelumnya digelar di Kementerian ESDM pada Selasa, 25 November 2025.

"Kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan, Pak Purbaya dan Kepala BUMN, Pak Dony Oskaria untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini," ujar Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta yang dikutip Kamis (26/11/2025). 

Bahlil menegaskan ketersediaan LPG 3 Kg harus dipastikan pada  saat masyarakat merayakan Natal dan libur tahun baru. 

Dalam rapat itu disepakati penambahan kuota LPG, dari sebelumnya sebesar 8,2 juta metrik ton (MT) menjadi sekitar 8,4 sampai dengan 8,5 juta MT. 

"Salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari kurang lebih 8,2 menjadi 8,4 atau 8,5. Angkanya saya lupa. Dan itu sudah disetujui. Jadi enggak ada isu," kata Bahlil. 

Bahlil-Purbaya Bertemu

Sebelumnya juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menyebut pertemuan antara Bahlil dan Purbaya membahas soal tambahan kuota LPG 3 kg. Meski demikian, penambahan kuota itu tidak akan dibarengi dengan tambahan subsidi. 

Baca Juga: Ogah Tanggapi Bandara IMIP, Bahlil: Ada Kementerian Teknis!

Dijelaskannya, kuota LPG 3 kg pada 2025 sebanyak 8,17 juta MT. Dibanding realisasi pada 2024, angkanya lebih kecil 0,06 juta MT. 

Sedangkan prognosa kebutuhan 2025 mencapai 8,5 juta MT. Akibatnya ada potensi tambahan kebutuhan sekitar 0,37 juta MT.

"Tapi yang pasti ini mungkin tidak akan ada penambahan subsidi, karena kan harganya di bawah indikator APBN juga kan. Penambahan kuota, tapi gak ada penambahan subsidi,” kata Anggia. 

Namun dipastikan hal itu masih dalam proses pembahasan, serta akan dibicarakan dengan Presiden Prabowo Subianto. 

"Akan dirapatkan lagi ke Pak Presiden akan dibawa ke rapat terbatas bersama dengan Pak Menteri (Bahlil) dan juga Menteri Keuangan," kata Anggia.