Biar Masyarakat Tak Mudah Tertipu Soal Keuangan, Pemerintah Bentuk Lembaga Baru DNKI

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan capaian keterjangkauan layanan keuangan atau inklusi keuangan Indonesia yang kini telah mencapai 92,7 persen.

Namun, raihan itu berbanding terbalik dengan tingkat pemahaman masyarakat layanan keuangan atau literasi keuangan masih di angka 66,64 persen.

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Ratu Maxima, UN Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health, di Istana Negara, Kamis (27/11/2025).

"Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7 persen, namun dari tingkat literasi baru 66,64 persen," ujar Airlangga.

Meski masih rendah, ia mengklaim angka literasi keuangan tersebut masih relatif tinggi di tingkat global. 

“Namun angka 66,64 persen literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya," ungkapnya.

Airlangga memaparkan pemerintah terus mendorong perluasan akses rekening bagi jutaan keluarga di Indonesia. Hal ini juga disebutnya merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening," imbuhnya.

Ia menyebut edukasi keuangan bakal menjadi perhatian pemerintah ke depan. Dengan demikian, literasi keuangan masyarakat akan meningkat. 

Baca Juga: Purbaya Yakin Demo Akan Berkurang, Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6% Tahun Depan

“Didorong agar edukasi mengenai literasi keuangan dilaksanakan terus-menerus,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan langkah kelembagaan baru untuk memperkuat agenda literasi keuangan nasional. Airlangga menyatakan Presiden meminta pembentukan dewan khusus. 

"Bapak Presiden meminta agar dibentuk Dewan Nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun Financial Health ini," ungkapnya.

Dewan tersebut akan melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Menurut Airlangga, keberadaan lembaga itu diharapkan memperkuat penyediaan data keuangan yang lebih terbuka.

"Ini akan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka atau open data keuangan," pungkasnya.