Zulhas Bantah Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengelak kebijakannya dulu sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014 jadi biang kerok banjir di Sumatera.

Menurut Zulhas, polemik yang terjadi itu terkait kebijakan izin pembukaan lahan di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Namun, sebutnya, wilayah tersebut tidak terkena banjir bandang, melainkan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Jadi, yang dipermasalahkan Kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo di Provinsi Riau. Sementara Provinsi Riau itu tidak ada bencana apapun. Tapi Bencana itu (Aceh hingga Sumatera Utara) yang salah Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya nggak apa-apa, saya maafkan," ujarnyadi Jakarta yang dikutip, Selasa (9/12/2025).

Zulhas menegaskan, sebenarnya jika ada Menteri Kehutanan yang memberikan izin pembukaan lahan pada Taman Nasional Tesso Nilo, maka hukumannya akan pidana.

"Sehingga, tidak ada Menteri Kehutanan yang berani memberi izin, nggak ada. Tidak hanya saya, Menteri Kehutanan mana pun nggak mungkin berani kasih izin di Tesse Nilo. Kalau kasih izin di Tesso Nilo, maka dia masuk penjara, langsung. Karena pidana," imbuhnya.

Zulhas mengungkapkan, kawasan taman nasional tersebut rusak memang karena perbuatan masyarakat sendiri sejak era reformasi.

Namun, ia tidak berani mengambil tindak terhadap perusakan tersebut, pasalnya itu merupakan ranah penegak hukum.

"Kok Tesso Nilo nya rusak? Lah waktu reformasi diserbu. Di situ ada 50 ribu masyarakat sekarang. Terus salahnya Zulkifli Hasan apa? Kata orang salah semuanya. Ya saya terima aja, nggak apa-apa," kata Zulhas.

DPR Diminta Lakukan Pemeriksaan

Baca Juga: Pakar Nilai Pengoperasian SPBU Kantong Bisa Tangani Masalah Stok BBM saat Bencana

Desakan publik agar para pemangku kebijakan di sektor kehutanan diperiksa semakin menguat, dengan sorotan tajam mengarah pada para mantan Menteri Kehutanan, termasuk Zulkifli Hasan.

Kebijakan-kebijakan mereka di masa lalu dinilai turut andil dalam kerusakan alam yang menjadi akar dari bencana ekologis dahsyat ini.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, menjadi salah satu suara yang paling vokal menyuarakan perlunya investigasi mendalam terhadap para menteri terdahulu.

Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mengambil langkah tegas dengan memanggil mereka untuk dimintai pertanggungjawaban dan klarifikasi atas kebijakan yang pernah dibuat.

"Iya betul (Zulkifli Hasan dan Menteri Kehutanan Terdahulu). Bisa dipanggil DPR juga dalam RDP untuk klarifikasi, biar semua jelas dan clear. Apakah musibah yang terjadi saat ini, karena faktor alam semata atau ada faktor lain seperti kebijakan yang salah," kata Ali Rifan, Senin (8/12/2025).

Pemeriksaan ini dianggap krusial untuk membongkar apakah ada kesalahan tata kelola lahan yang sistematis di Sumatera.

Ali menegaskan, penelusuran tidak boleh berhenti hanya pada Kementerian Kehutanan. Lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan lahan juga harus ikut diperiksa.

"Jadi kalau saya ditanya soal apakah perlu ditelusuri lebih lanjut kebijakan-kebijakan Menteri Kehutanan periode terdahulu, ya saya setuju ya, sepakat. Tidak hanya Menteri Kehutanan menurut saya, tapi sektor, lembaga terkait ya. Juga ada Kementerian ESDM mungkin, juga ada Kementerian Lingkungan Hidup gitu, dan seterusnya-seterusnya. Artinya yang terkait soal lahan," tutur dia.