Purbaya Siapkan Rp 2 Triliun dari LPEI untuk Pembiayaan Ekspor Industri Tekstil dan Furnitur

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran Rp 2 triliun untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi industri tekstil maupun furnitur di Indonesia.

Menkeu Purbaya menjelaskan kalau anggaran ini bakal disalurkan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sekarang kita siapkan Rp 2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur. Jadi mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu yang saya janjikan ke mereka," kata Purbaya saat konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Rabu (24/12/2025).

Purbaya bercerita kalau usulan ini disampaikan oleh pengusaha yang tergabung di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, pemilik usaha furnitur mengadu ke Purbaya kalau mereka membutuhkan dana Rp 16 triliun untuk mendukung biaya aktivitas ekspor.

Hanya saja waktu itu LPEI hanya memiliki dana Rp 200 miliar. Kini Purbaya menjanjikan Rp 2 triliun ke pelaku industri furnitur dan tekstil lewat LPEI apabila membutuhkan pembiayaan ekspor.

Sebelumnya Kadin Indonesia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pemberian insentif fiskal serta langkah deregulasi yang dianggap krusial bagi para pelaku usaha furnitur.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyampaikan bahwa diskusi dengan Menkeu mencakup berbagai skema pendanaan serta strategi mendalam untuk memacu proses industrialisasi di tanah air.

Tujuannya jelas, yakni menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global.

Baca Juga: Purbaya Tolak Beri Stimulus untuk Atasi Badai PHK 2025

Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah adanya ketimpangan yang cukup lebar antara potensi pasar dunia dengan realisasi ekspor Indonesia.

Anindya memaparkan data terkait potensi pasar furnitur global saat ini diperkirakan mencapai nilai US$ 300 miliar.

Namun, kontribusi Indonesia baru berada di kisaran US$ 2,5 miliar. Angka ini dinilai masih sangat minim mengingat kekayaan sumber daya alam dan kreativitas perajin di tanah air.

Indonesia dinilai belum mampu memaksimalkan pasar dunia yang sangat terbuka luas. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan kebijakan yang mampu memangkas hambatan birokrasi dan memberikan kemudahan operasional bagi para eksportir.

“Kami tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi atau insentif apa yang bisa dilakukan, mulai dari pendanaan sampai juga fokus bagaimana industrialisasinya,” ujar Anindya.

Selain volume ekspor yang masih rendah, para pengusaha yang tergabung dalam Kadin juga menyoroti masalah konsentrasi pasar.