- Pengamat kebijakan publik menilai insentif kendaraan listrik harus dipertahankan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekosistem nasional.
- Pencabutan insentif dinilai berisiko menghambat pasar kendaraan listrik yang masih dalam tahap pertumbuhan saat ini.
- Konsistensi penerapan kebijakan adalah kunci utama, bukan besaran insentif, demi kepercayaan industri dan konsumen.
Suara.com - Wacana penyesuaian hingga pencabutan insentif kendaraan listrik dinilai belum tepat dilakukan dalam waktu dekat.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menegaskan, insentif masih dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
"Insentif mobil listrik saat ini masih sangat dibutuhkan dan tidak seharusnya dihentikan. Tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, konsumsi BBM justru akan meningkat dan impor makin besar," ujar Agus seperti dikutip, Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, keberlanjutan insentif kendaraan listrik memiliki peran strategis dalam mendorong peralihan konsumsi energi dari BBM impor ke energi listrik yang diproduksi di dalam negeri.
Oleh karena itu, perubahan kebijakan yang dilakukan terlalu dini dinilai berisiko menghambat pembentukan pasar kendaraan listrik yang masih berada dalam fase pertumbuhan.
Agus menilai, persoalan utama dalam kebijakan kendaraan listrik bukan terletak pada besar kecilnya insentif, melainkan pada konsistensi penerapannya.
Ketidakpastian arah kebijakan, kata dia, justru berpotensi melemahkan kepercayaan pelaku industri maupun konsumen yang mulai beradaptasi dengan kendaraan listrik.
"Jangan asal memberi insentif, lalu dihentikan sebelum ekosistemnya benar-benar terbentuk. Kebijakan kendaraan listrik harus dijaga kesinambungannya agar tidak mematahkan kepercayaan pasar," tegasnya.
Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa insentif kendaraan listrik merupakan bagian dari strategi penguatan industri nasional. Dukungan kebijakan dinilai penting tidak hanya untuk mendorong adopsi pasar, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur, pengelolaan limbah baterai, serta penyesuaian regulasi lalu lintas dan keselamatan secara bertahap.
Baca Juga: Pencabutan Insentif Mobil Listrik Perlu Kajian Matang di Tengah Gejolak Harga Minyak
Ia juga menyoroti posisi Indonesia sebagai basis perakitan kendaraan listrik yang tengah berkembang. Pada tahap ini, kepastian kebijakan dibutuhkan agar industri dalam negeri dapat meningkatkan kandungan lokal, memperluas alih teknologi, serta membangun daya saing secara berkelanjutan.
Ke depan, Agus menilai keberlangsungan kebijakan kendaraan listrik perlu dilandasi peta jalan atau roadmap yang jelas.
"Jadi tidak asal terbitkan kebijakan lalu hapuskan tanpa target yang jelas," katanya.
Dia menambahkan, selama ekosistem kendaraan listrik masih tumbuh, insentif tidak seharusnya dicabut.
"Yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan agar kendaraan listrik benar-benar menjadi penopang ketahanan energi, industri nasional, dan kepentingan ekonomi jangka panjang," pungkas Agus.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Siap-siap! Investor Bank Danamon Raih Dividen Rp 142 per Saham
-
Transformasi Kerja dan Efisiensi Energi Keniscayaan di Tengah Dinamika Global
-
Pengamat: Penjatahan BBM Subsidi Masih Wajar dan Efektif Tekan Konsumsi Energi
-
Harga Stabil Rp4.500, PGN Dorong BBG Jadi Opsi Ekonomis Bagi Kendaraan
-
125 Tahun Mengabdi Untuk Negeri, Pegadaian Perkuat Layanan Digital Melalui Tring!
-
Belanja di Korea Selatan Kini Tidak Perlu Tukar Uang, Bisa Pakai QRIS
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Inflasi Maret 2026 Tembus 0,41 Persen, Kenaikan Harga Pangan dan Bensin Jadi Biang Keroknya
-
Isu Harga BBM Melejit, Warga Jakarta 'Panic Buying' Pertamax Hingga Ludes!
-
Harga Avtur Naik 70%, Nasib Tarif Tiket Pesawat Gimana?