Diizinkan DPR, Purbaya Bakal Cawe-cawe Pantau Anggaran Kementerian-Lembaga 2026

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal banyaknya kementerian dan lembaga (K/L) yang tak maksimal dalam menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menkeu Purbaya menyebut kalau hal itu adalah isu anggaran K/L tak terserap adalah isu sensitif. Makanya hingga saat ini dirinya tak mau menyebut kementerian atau lembaga mana yang tak maksimal menyerap belanja anggaran 2025.

"Nah gini, rupanya itu jadi sensitif isu itu. Kalau saya sebutin namanya, dia akan berusaha mengambil duit sebanyak yang ada di tempat saya, walaupun enggak dibelanjain," katanya saat konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Ia mengakui kalau ada banyak K/L yang sudah mengembalikan dana tak terserap ke Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Meski begitu Purbaya hanya ingin kondisi fiskal tetap terkendali.

"Saya takut kalau saya sebutin, nanti besok dia minta lagi, cuma untuk menunjukkan ke orang bahwa dia bisa menyerap padahal ntar dibalikin juga," imbuhnya.

Namun untuk tahun 2026, Bendahara Negara mengklaim kalau dia mendapatkan restu dari DPR RI untuk memantau penyerapan anggaran K/L.

"Tapi tahun depan kan sudah dapat semacam izin dari Komisi XI untuk masuk ke kementerian-lembaga. Saya akan monitor penyerapan mereka seperti apa, bagus apa enggak, dampaknya maksimal apa enggak, sesuai enggak dengan programnya, dimakan apa enggak. Kayak gitu kira-kira," tegasnya.

Anggaran tak terserap K/L tembus Rp 10 T

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku saat ini makin banyak Kementerian atau Lembaga (K/L) yang mengembalikan anggaran ke Kemenkeu lantaran tak terserap hingga akhir tahun.

"Ada beberapa tapi saya lupa detailnya, tapi ada beberapa yang mengembalikan," katanya saat ditemui di Kejaksaan Agung (Kejagung), dikutip Jumat (28/12/2025).

Baca Juga: Purbaya Tarik Dana SAL Rp 75 T dari Perbankan demi Belanja Pemerintah

Ia mengaku kalau pengembalian anggaran sudah melebihi Rp 4,5 triliun dari yang sebelumnya telah diterima.

Menkeu Purbaya membeberkan, salah satu yang sudah mengembalikan anggaran tak terserap adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga belum terserap maksimal.

"kalau enggak salah dari PU ada. Ada (dana) yang besar masuk ke kita. KUR juga enggak semuanya terserap. Ada sedikit macet beberapa triliun. Ada juga yang lain," lanjutnya.

Kendati begitu Purbaya tidak merinci lebih lanjut K/L mana yang paling banyak mengembalikan anggaran tak terserap ke negara. Tapi dia memastikan pengembalian anggaran tak terserap melebihi Rp 10 triliun.

"Target? (Rp 10 triliun) ada," jelasnya.