- Pemerintah masih mempertahankan mandat biodiesel B40 karena kebijakan B50 memerlukan kajian lanjutan terkait stabilitas ekonomi.
- Menteri Koordinator Perekonomian menegaskan kajian B50 bergantung pada selisih harga BBM fosil dan komoditas kelapa sawit.
- Keputusan implementasi B50 akan bergantung dinamika harga dan kesiapan industri, sesuai arahan Presiden.
Suara.com - Pemerintah memilih bersikap hati-hati dalam mendorong peningkatan mandatori biodiesel dari B40 ke B50. Di tengah dinamika harga energi global dan pergerakan harga komoditas kelapa sawit, kebijakan energi dinilai harus tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, industri, dan daya beli masyarakat.
Pendekatan tersebut diambil agar transisi energi tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan baru, baik terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) maupun sektor industri yang bergantung pada pasokan energi.
Pemerintah menilai kebijakan biodiesel tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berkaitan erat dengan inflasi, struktur biaya industri, hingga ekspor sawit.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan hingga saat ini arahan pemerintah masih menjalankan mandatori biodiesel B40. Adapun penerapan B50 masih memerlukan kajian lanjutan.
"Jadi tahun ini arahan Pak Presiden tetap B40. Untuk B50 kajian harus dilakukan terus-menerus,” ujar Airlangga kepada wartawan, dikutip Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, salah satu faktor utama dalam kajian tersebut adalah selisih harga antara BBM berbasis fosil dan harga kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel.
"Kemudian kita akan selalu melihat perbedaan harga antara harga fuel oil, harga BBM dengan harga kelapa sawit. Delta-nya berapa," ucapnya.
Airlangga menambahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan penerapan B50 di kemudian hari. Namun keputusan tersebut akan sangat bergantung pada dinamika harga dan kesiapan industri, termasuk sektor otomotif.
"Kajian diteruskan, otomotif percobaan juga lanjut. Jadi kita tergantung dinamika harga," katanya.
Baca Juga: Penerapan B50 Batal untuk 2026, Masih Terus Dikaji
Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan skenario lanjutan apabila kondisi memungkinkan pada paruh kedua tahun ini. Meski demikian, kebijakan tetap berpijak pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
"Ya kita siapkan ke semester 2 tetapi kita akan saat sekarang dengan skenario harga yang ada arahan Bapak Presiden B40 tetapi siap B50," pungkas Airlangga.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN
-
Rumah Murah di Bawah Rp 100 Juta Mulai Diburu Masyarakat
-
Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 7.509 Triliun per Februari, Masih Aman?
-
Anhar Sudradjat: Investasi Rumah Lebih Menguntungkan Dibanding Emas
-
Dihantam Aksi Jual, IHSG Terkapar ke Level 7.623
-
Purbaya Ubah Aturan Restitusi Pajak Usai Duga Ada Kebocoran, Berlaku 1 Mei 2026
-
Rupiah Kian Terpuruk ke Level Rp 17.143/USD
-
Utang Rp 1 Juta Tak Masuk SLIK, Solusi Akses KPR atau Ancaman Kredit Macet?
-
Dear Pak Prabowo! Utang RI Tembus Rp7.509 Triliun, Bayi Baru Lahir Langsung Menanggung Rp26 Juta
-
Kapal Tanker China Gagal Tembus Blokade AS di Teluk Persia