- Kementerian ESDM menurunkan target produksi nikel 2026 menjadi 250-260 juta ton, selaras kapasitas serap hilir.
- Kebijakan pembatasan suplai Indonesia ini diharapkan mendorong kenaikan harga nikel internasional menembus $17.000/dmt.
- Menteri ESDM meminta smelter besar menyerap bijih nikel lokal demi pemberdayaan pengusaha daerah.
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan target produksi nikel nasional untuk tahun 2026.
Produksi bijih nikel kini dipatok pada kisaran 250 hingga 260 juta ton, mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2025 yang mencapai 379 juta ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan pasokan dengan kemampuan serap industri hilir.
"Produksi nikel kami sesuaikan dengan kapasitas output dari smelter yang ada," ujar Tri di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Kebijakan pengurangan kuota produksi ini diyakini akan menjadi katalis positif bagi penguatan harga nikel di pasar internasional.
Dengan membatasi suplai dari Indonesia sebagai produsen utama, pemerintah berharap tren kenaikan harga dapat terus berlanjut.
Saat ini, harga nikel mulai menunjukkan tajinya dengan menembus angka 17.000 dolar AS per dry metric ton (dmt). Posisi ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata harga sepanjang tahun 2025 yang hanya berkutat di level 14.000 dolar AS per dmt.
Dalam kesempatan yang sama, Tri Winarno turut memberikan perkembangan terbaru mengenai RKAB milik PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Mengingat masa berlaku RKAB perusahaan tersebut habis pada akhir 2025, INCO tidak dapat menikmati fasilitas relaksasi produksi 25 persen yang berlaku hingga Maret 2026.
Baca Juga: Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
Namun, Tri memastikan bahwa persetujuan untuk RKAB baru INCO akan segera diterbitkan. "Malam ini Insya Allah persetujuan akan didapatkan," tambahnya.
RKAB yang diajukan Vale merupakan dokumen baru yang akan berlaku efektif selama satu tahun penuh sepanjang 2026.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya ekosistem bisnis yang sehat di sektor pertambangan. Ia menginstruksikan kepada pemilik smelter besar untuk menyerap bijih nikel dari para pengusaha tambang lokal guna menghindari praktik monopoli.
"Kami ingin investor besar tetap tangguh, namun pengusaha di daerah juga harus diberdayakan. Kolaborasi ini penting agar ekonomi daerah ikut tumbuh," tegas Bahlil. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pemain industri skala global dengan kontraktor tambang domestik.
Sentimen Positif bagi Saham Sektor Nikel
Pembatasan produksi yang berujung pada kenaikan harga komoditas diproyeksi memberikan angin segar bagi kinerja saham-saham di sektor pertambangan nikel.
Para analis melihat adanya potensi penguatan jangka pendek pada sejumlah emiten terkait, di antaranya:
PT Vale Indonesia Tbk (INCO)
PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL)
PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (DKFT)
PT PAM Mineral Tbk (NICL)
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
Terkini
-
Bisakah Membatalkan Transaksi PayLater Kredivo yang Sudah Telanjur?
-
Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%
-
Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran
-
Tok! Pemerintah Coret Influencer dan Selebgram dari Daftar PPh Final UMKM 0,5 Persen
-
Rupiah Terus Terpuruk, Djarot PDIP: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar tapi Harga Sembako Melambung Tinggi!
-
BTN Kucurkan Kredit Rp1,5 Triliun ke Pindad, Sokong Produksi Maung MV3 Hingga Amunisi
-
Rupiah Sekarat Menuju Rp18.000: Kebijakan BI Dinilai Terlambat Jinakkan Bom Waktu Fiskal dan Global
-
Sindir Jakarta Sibuk Urus IHSG, Andi Widjajanto: Di Jogja Kami Mikir Republik!