Pulihkan Layanan Dasar, Kementerian PU Percepat Rehabilitasi Sanitasi Pascabencana di Aceh Tamiang

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan infrastruktur sanitasi yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko gangguan kesehatan lingkungan sekaligus memastikan layanan dasar masyarakat kembali pulih.

Menteri PU Dody Hanggodo turun langsung meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rantau dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Rantau, Selasa (20/1/2026). Kunjungan itu menjadi bagian dari rangkaian pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.

Dody menegaskan, pemulihan sanitasi tidak bisa dipandang sebelah mata dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, layanan sanitasi yang baik merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipastikan kembali berjalan.

“Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan TPA dan IPLT harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari,” kata Dody kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).

Dalam 10 hari terakhir, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh sudah melakukan pembersihan intensif di kawasan TPA dan IPLT yang terdampak timbunan material pascabencana. Pekerjaan itu dilakukan untuk mempercepat pemulihan lingkungan sekaligus mengembalikan fungsi layanan sanitasi.

Program pembersihan tersebut turut melibatkan skema padat karya. Selain mempercepat proses penanganan, kegiatan ini juga memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat yang ikut terlibat.

TPA Rantau menjadi salah satu titik yang mendapat prioritas perhatian. Pasalnya, TPA ini masih beroperasi dengan sistem open dumping yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan jika tidak segera ditangani.

Adapun fokus pekerjaan yang dilakukan saat ini diarahkan pada pembersihan jalan akses menuju TPA. Selain itu, dilakukan pula penanganan material yang menghambat operasional dan mobilitas di kawasan tersebut.

Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU tidak hanya menargetkan pemulihan, tetapi juga peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi. Tujuannya agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat kembali berjalan secara normal dan berkelanjutan.

Baca Juga: Kementerian PU Ingatkan Truk ODOL: Dilarang Lewat Jembatan Bailey di Lokasi Bencana Sumatera

Rencana penanganan yang disiapkan meliputi pengadaan truk tinja, tangki septik beserta bioaktivator, hingga pendampingan tata kelola dan penyusunan studi teknis apabila diperlukan. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat sistem layanan sanitasi di wilayah terdampak.

Khusus untuk TPA Rantau, Kementerian PU menyiapkan perbaikan sel landfill eksisting, pembangunan sel landfill baru, perbaikan jalan akses, serta pengadaan alat berat pendukung operasional.

Sementara untuk IPLT Rantau, penanganan dilakukan melalui pembersihan area serta rehabilitasi unit pengolahan. Perbaikan mencakup bak anaerobik, fakultatif, maturasi, hingga wetland. Saat ini pembersihan kawasan IPLT dan pengangkatan lumpur pada bak pengolahan sudah dilakukan sebagai langkah awal pemulihan fungsi layanan.

Secara keseluruhan di Provinsi Aceh, Kementerian PU tengah melaksanakan peningkatan pelayanan pada 11 TPA sampah di 11 kabupaten/kota serta peningkatan layanan 10 IPLT di 10 kabupaten/kota. Di Provinsi Sumatera Utara, peningkatan pelayanan dilakukan pada dua TPA sampah di dua kabupaten/kota serta satu IPLT di satu kota.

Adapun di Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PU melaksanakan peningkatan pelayanan satu TPA sampah di satu kabupaten. Seluruh pekerjaan tersebut saat ini masih berada dalam tahap pelaksanaan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, mencegah risiko kesehatan masyarakat, dan mempercepat pemulihan layanan dasar pascabencana.

Ke depan, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 sebagai bagian dari inovasi peningkatan layanan sanitasi berkelanjutan di wilayah terdampak bencana.