Ekonom Bongkar Biang Kerok Lemahnya Rupiah: Aturan DHE SDA Prabowo Terhambat di Bank Indonesia

Suara.com - Kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan ekonomi melalui kontrol Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) kini tengah menjadi sorotan tajam.

Meski payung hukum telah diperketat, implementasi di lapangan, khususnya peran Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, dinilai masih belum maksimal dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan meningkatkan cadangan devisa nasional.

Kritik pedas datang dari ekonom senior sekaligus pemrakarsa 98 Resolution Network, Salamuddin Daeng.

Ia menyoroti adanya ketidakselarasan antara semangat pemerintah pusat dengan langkah teknis yang diambil oleh BI.

Menurutnya, tanpa ketegasan dari otoritas moneter, aturan yang dibuat pemerintah hanya akan menjadi regulasi di atas kertas tanpa dampak signifikan bagi penguatan ekonomi rakyat.

Mandat PP Nomor 8 Tahun 2025

Sebagai informasi, Presiden Prabowo pada 17 Februari 2025 telah mengumumkan kebijakan mendasar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

Aturan ini merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE SDA.

Inti dari kebijakan ini adalah kewajiban penempatan 100 persen Devisa Hasil Ekspor SDA selama 12 bulan atau satu tahun penuh di perbankan dalam negeri, terutama di Bank Himbara atau himpunan bank milik negara.

Baca Juga: BI Catat Asing Bawa Kabur Dananya Rp 12,40 Triliun dari Pasar Saham

Kebijakan yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026 ini, sejatinya bertujuan untuk memastikan likuiditas valuta asing (valas) tetap berada di dalam sistem keuangan domestik. Namun, realita di sepanjang tahun 2025 memberikan gambaran yang cukup kontras.

“Kami menilai, sejak PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang DHE SDA itu diterbitkan, cadangan devisa Indonesia tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Sepanjang tahun 2025 cadangan devisa Indonesia hanya meningkat senilai USD 386 juta," ujar Salamuddin, Minggu (1/2/2026).

Angka kenaikan yang hanya sebesar 386 juta USD tersebut, dinilai sangat minim jika dibandingkan volume ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia yang melimpah, mulai dari nikel, batu bara, hingga kelapa sawit.

Kesenjangan ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan aliran modal keluar (capital outflow).

Rupiah Tertekan dan Ancaman Perang Mata Uang

Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, adalah fluktuasi nilai tukar Rupiah yang cenderung melemah terhadap Dolar AS (USD).

Harapan bahwa kebijakan DHE SDA akan menjadi "peluru sakti" untuk memperkuat mata uang garuda nyatanya belum membuahkan hasil.

Salamuddin menegaskan, penguatan Rupiah seharusnya bisa terjadi jika BI konsisten menjalankan kontrol devisa. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

“Harapan itu tidak kunjung terwujud. Sebaliknya rupiah terus merosot terhadap mata uang asing, khususnya USD. Padahal, jika kebijakan kontrol DHE SDA ini dijalankan secara konsisten, memungkingkan rupiah kita lebih tangguh menghadapi tekanan perang currency”, tegas Salamuddin.

Kondisi ini, menurutnya, berakar pada belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2025.

PBI tersebut merupakan penyesuaian teknis terhadap PP Nomor 8 Tahun 2025. Salamuddin menilai, peran BI sangat krusial.

Itu lantaran mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa memberikan kewenangan penuh kepada BI sebagai penjaga gawang lalu lintas devisa.

“Peran Bank Indonesia sangat vital karena kebijakan kontrol devisa sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar sepenuhnya bergantung pada Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang melakukan hal tersebut”, sambung aktivis 98 asal NTB ini.

Dugaan Kurangnya Ketegasan dan Sanksi bagi Korporasi

Salah satu poin krusial dalam kritik Salamuddin adalah, dugaan bahwa BI tidak sepenuhnya sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo dalam membenahi tata kelola devisa SDA.

Ia menyoroti lemahnya aspek penegakan hukum dalam aturan pelaksanaan (PBI) yang ada.

“Kami menduga Bank Indonesia belum secara sungguh sungguh menjalankan misi pemerintahan Prabowo untuk mengatasi lalu lintas devisa bebas SDA. Sebagai contoh aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut tidak disertai dengan sanksi yang tegas kepada korporasi yang melakukan pelanggaran”, ungkapnya.

Tanpa adanya sanksi yang menjerat para eksportir nakal, kewajiban penempatan DHE SDA selama 12 bulan hanya akan dianggap sebagai himbauan administratif semata.

Para korporasi besar kemungkinan masih bisa mencari celah untuk memarkirkan dana hasil bumi Indonesia di luar negeri, yang pada akhirnya merugikan ketahanan ekonomi nasional.

“Jika ketentuan BI terkait kontrol DHE SDA tersebut didesain dan diatur secara longgar dan tidak disertai dengan pengenaan sanksi yang tegas maka PP DHE SDA yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut akan sia sia dan jadi macan ompong”, jelas Salamuddin.

Mekanisme Penempatan Devisa dan Amanat Konstitusi

Secara teknis, DHE SDA wajib ditempatkan pada beberapa instrumen yang telah ditentukan, antara lain:

1. Rekening Khusus DHE SDA di LPEI atau Bank yang melayani valuta asing.
2. Instrumen perbankan domestik.
3. Instrumen keuangan yang diterbitkan LPEI.
4. Instrumen yang diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia.

Dana tersebut tidak boleh ditarik sebelum masa jatuh tempo instrumen penempatan berakhir. Seluruh aturan teknis ini berada sepenuhnya di bawah kendali BI.

Karenanya, Salamuddin mendesak agar ada langkah kolaboratif yang lebih konkret antara pemerintah dan BI untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan kekayaan alam dan devisanya bukan sekadar urusan moneter, melainkan kewajiban konstitusional yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Langkah bersama tersebut merupakan amanat dari konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang harus dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia bagi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Kita berharap Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang independen sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, namun tetap mengabdi kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa di atas kepentingan rezim moneter internasional”, tegas Salamuddin Daeng menutup pandangannya.