- Upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Tamiang.
- Pemerintah sendiri akan menambah pembangunan huntara sebanyak 111 di Wilayah Tamiang Hulu.
- Disisi lain pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan terus dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Suara.com - Usai mendampingi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah titik di Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh. Safrizal ZA, bersama Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, langsung menggelar rapat komando teknis bersama Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati, Sekda, Camat Tamiang Hulu, jajaran BNPB serta Yonzipur 10/JP/2 Kostrad di Kanto Bupati (30/1/2026).
Dalam gelaran rapat tersebut dibahas beberapa hal terkait upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Tamiang, diantaranya terobosan dalam validasi data agar tidak menjadi faktor penghambat kemajuan pembangunan huntara.
"Data yang sudah diinventarisir proses validasnya langsung dikomparasikan dengan data riil lapangan, jangan saling tunggu menunggu, jelang ramadhan semua huntara sudah terbangun sehingga tidak ada di tenda-tenda pengungsian" ujar Suharyanto
Sementara itu Kaposwil Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menyoroti langkah-langkah percepatan yang harus segera diambil. Upaya ini selain untuk menangani hunian masyarakat yang sudah tidak mungkin lagi ditinggali, juga secara psikis sangat diperlukan karena indikasi masyarakat sudah berada di titik jenuh bila menunggu lebih lama lagi.
"Terobosan-terobosan harus segera dikerjan Satgas sampai level bawah, pembangunan huntara bisa dilakukan secara insitu atau dilahan sendiri serta bisa yang sifatnya relokasi secara kolektif, libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal untuk sehingga mobilisasinya lebih mudah" imbuh Safrizal.
Dalam forum juga terungkap bahwa masih terdapat titik pengungsian di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu yang masih belum masuk dalam data memperoleh huntara. Sebagaimana dilaporkan Camat Tamiang Kuala, M. Ilham, bahwasnya terdapat 111 KK di Desa Rongoh yang masih belum masuk daftar huntara, dimana sebanyak 53 KK masih tinggal ditenda pengungsian di perkebunan kelapa sawit, sedangkan 58 KK lainnya menumpang di rumah sanak saudara.
"Bersama Kepala BNPB yang juga Wasatgasnas PRR kami instruksikan penambahan 111 huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Simpang Kuala, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk tidak melewatkan seorang pun, no one left behind" sambung Safrizal.
Melalui kerja cepat dan kerja tepat diharapkan progres pembangunan huntara akan berjalan signifikan sehingga sebelum bulan suci ramadhan tiba, semua pengungsi sudah masuk huntara. Disisi lain pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan terus dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang.
"Para praja-praja dari IPDN terus bekerja keras untuk membatu pemda dalam pembersihan bersama para taruna latsitardanus, penanganan lumpur pasca banjir ini perlu dipikirkan misal dengan menaburkan bibit rumput sehingga meminimalisir debu bertebangan yang mengganggu pernapasan masyarakat" pungkas Safrizal.
Baca Juga: Teriakan Histeris di Sungai Tamiang: 7 Taruna Akpol Selamatkan Remaja yang Hanyut di Aceh
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
- Bawa Energi Positif, Ini 7 Warna Cat Tembok yang Mendatangkan Hoki Menurut Feng Shui
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- 6 Sunscreen Moisturizer Terbaik untuk Anti Aging, Kulit Kencang dan Bebas Kerutan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Pemerintah Resmi Perpanjang Kebijakan WFH 2 Bulan Imbas Perang AS vs Iran
-
Impor Minyak Rusia Tanpa Pertamina, Pemerintah Siapkan BLU Khusus
-
PGN Amankan Kesepakatan Strategis Pasokan Gas Bumi di IPA Convex 2026
-
IHSG dan Rupiah Ambruk, Luhut ke Investor Global: Saya Minta Maaf Karena Situasi Ini!
-
Aturan DHE SDA Resmi, Pemerintah Wajibkan Devisa Hasil Ekspor Disimpan ke Bank Negara
-
Gaji Seret dan Biaya Hidup Naik, Gen Z Kini Tak Bermimpi Punya Rumah
-
Pertamina Bagikan Strategi Jaga Ketahanan Energi di Hadapan Mahasiswa
-
Danantara Sumberdaya Jadi Biang Kerok, IHSG Masuk Level 6.000
-
Status Danantara Sumberdaya Indonesia Bukan BUMN
-
Hormati Kontrak, Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pemotongan Kuota Ekspor Gas pada 2026