- miten dengan free float di bawah 15% akan diberi notasi khusus mulai Maret 2026.
- OJK dan BEI jadikan delisting sebagai sanksi terakhir bagi emiten yang tidak patuh.
- Perbaikan likuiditas diharapkan menarik dana asing dan optimalisasi investor ritel.
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) kian serius membenahi kualitas likuiditas pasar modal tanah air. Kali ini, regulator membidik emiten yang memiliki porsi saham publik (free float) rendah lewat instrumen notasi khusus.
Langkah ini menyusul rencana ambisius BEI untuk mengerek ambang batas free float dari semula 7,5% menjadi 15%. Bagi perusahaan tercatat yang gagal memenuhi tenggat, siap-siap "rapornya" ditandai oleh otoritas.
Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari atau yang akrab disapa Kiki mengungkapkan bahwa meski emiten diberi kelonggaran untuk memenuhi aturan ini secara bertahap dalam satu hingga dua tahun, transparansi kepada investor tetap menjadi prioritas utama.
"Ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan," ujar Kiki dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Senada dengan OJK, Pjs. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, memastikan regulasi notasi khusus ini tinggal menunggu ketuk palu penyesuaian Peraturan IA yang saat ini digodok bersama OJK.
"Sesuai dengan target, peraturan itu sudah akan efektif di bulan Maret nanti," tegas Jeffrey kepada awak media.
Meski BEI telah menyediakan fasilitas hot desk untuk ruang konsultasi emiten, Jeffrey tidak menampik adanya konsekuensi terberat bagi perusahaan yang membandel, yakni penghapusan pencatatan saham secara paksa alias delisting.
"Potensi (delisting) itu ada, tetapi itu tentu effort terakhir yang kita harapkan. Tentu masih ada waktu untuk bisa memenuhi itu," tambahnya, merujuk pada diskusi yang masih berlangsung dengan asosiasi terkait tenggat waktu final.
Kebijakan ini bukan tanpa risiko. Penyesuaian batas 15% diprediksi akan memaksa pasar menyerap tambahan suplai saham hingga Rp187 triliun. Namun, BEI optimistis lonjakan suplai ini akan diimbangi oleh permintaan (demand) yang kuat.
Baca Juga: Skema Patungan Saham Berujung Denda: OJK Sikat Tukang Goreng Saham IIMPC Rp5,7 Miliar
Salah satu strateginya adalah melalui lobi intensif dengan penyedia indeks global seperti MSCI dan FTSE. Jeffrey berharap, perbaikan struktur free float ini justru memancing dana asing baru masuk ke Indonesia.
Selain faktor asing, amunisi domestik juga dinilai cukup mumpuni. Pelonggaran aturan investasi bagi dana pensiun dan asuransi, serta ledakan 1,9 juta investor ritel baru sejak awal tahun 2026, diharapkan menjadi bantalan kuat bagi pasar modal Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Menteri PU Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi di Dirjen SDA
-
Inovasi Baru PGTC 2026: Energy AdSport Challenge Jadi Wadah Mahasiswa Berprestasi Jalur Non-Akademis
-
BRI Consumer Expo Jakarta 2026 Hadir di JICC: Banjir Promo Hunian, Kendaraan, Sampai Tiket Pesawat
-
Harga Aspal Jadi Mahal Gegara Rupiah Lemah, Kementerian PU Ganti Pakai Beton
-
DPR Soroti PSN 1 Juta Hektare, Begini Katanya
-
PLN Sedang Selidiki Penyebab Mati Lampu di Sumatra Bagian Utara
-
GMFI Kejar Laba Bersih 35,1 Juta Dolar AS di 2026, Begini Strateginya
-
Kementerian PU Butuh Rp30 Triliun untuk Bereskan 136 Perlintasan Sebidang
-
BI Minta Publik Tak Borong Dolar, saat Masyarakat Ramai-ramai Timbun Valas di Bank
-
Sumatra Gelap Gulita, Ini Penjelasan PLN