Takut Bernasib Sama dengan Sri Mulyani, Purbaya Langsung Buru-buru Klarifikasi soal Guru Honorer

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak tak ingin mengambil risiko memicu kegaduhan publik lebih luas.

Belajar dari dinamika pendahulunya, Purbaya langsung memberikan klarifikasi cepat terkait pernyataannya mengenai gugatan guru honorer atas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Purbaya menegaskan, dirinya sangat menghormati aspirasi para guru honorer yang mengajukan uji materiil UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Ia menyadari betul bahwa guru honorer adalah pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Memahami bahwa guru honorer memiliki peran penting dalam sistem pendidikan nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan SDM," ujar Purbaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/2/2026).

Klarifikasi ini muncul menyusul pernyataan Purbaya sebelumnya yang sempat dinilai meremehkan gugatan para guru.

Kala itu, ia menyebut gugatan tersebut berpotensi kalah. Namun, kini Bendahara Negara itu meluruskan bahwa ucapannya tersebut hanyalah penjelasan mengenai aspek teknis persidangan.

"Ya biar saja, kita lihat dulu seperti apa. Kan bisa kalah, bisa menang. Kalau saya rasa lemah, ya pasti kalah. Tapi kita lihat dulu hasilnya," kata Purbaya usai Rakor Satgas di Gedung DPR RI, Rabu (18/2).

Purbaya berkilah bahwa pernyataan itu tidak bermaksud merendahkan martabat atau perjuangan para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

Baca Juga: Dana Desa buat Kopdes Merah Putih Tembus Rp 34,57 T, Purbaya: Hitungan Saya Lebih Besar

"Menkeu tidak bermaksud merendahkan ataupun mengabaikan aspirasi para guru honorer," tambahnya.

Gugatan ke MK ini diinisiasi oleh dosen Rega Felix dan guru honorer Reza Sudrajat. Keduanya mempersoalkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang dinilai 'bocor' untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Data menunjukkan, dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun, sebanyak Rp223 triliun tersedot untuk program MBG.

Hal inilah yang memicu kekhawatiran para pendidik akan berkurangnya porsi kesejahteraan guru dan fasilitas pendidikan murni.