Menkeu Bantah Hoaks Uang Negara Tinggal Rp120 Triliun

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut uang negara saat ini hanya tersisa Rp120 triliun. Purbaya menegaskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada pada level yang memadai.

Isu tersebut berembus kencang di media sosial dan bahkan mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil duit masyarakat di bank untuk mendanai program prioritas.

“Enggak usah takut soal APBN, masih cukup. Uang kita masih banyak,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Terkait uang senilai Rp120 triliun, dana yang dimaksud merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang biasa diparkir di Bank Indonesia (BI). Menkeu menyatakan dana Rp120 triliun tersebut merupakan bagian dari total SAL yang mencapai Rp420 triliun.

Sementara Rp300 triliun sisanya digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan sebagai modal mengakselerasi aktivitas perekonomian. Injeksi dana ini bertujuan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi perbankan.

Pemerintah mulanya menempatkan dana SAL senilai Rp200 triliun, yang kemudian disusul tambahan Rp100 triliun. Tambahan dana ini dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Namun, Purbaya menegaskan, penempatan dana tersebut bersifat deposito on call, yang bisa diambil oleh pemerintah ketika dibutuhkan.

“Dulu biasanya ditaruh di BI, sekarang harusnya masuk ke ekonomi. Itu yang menunjang pertumbuhan ekonomi selama beberapa bulan terakhir. Tapi uangnya nggak habis, masih deposito saya. Itu langkah yang pintar (smart move) sebetulnya,” tuturnya.

Sedangkan dari sisi APBN, hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh 10,5 persen (year-on-year/yoy). Lonjakan ini utamanya ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar 20,7 persen (yoy).

Baca Juga: OJK: MSCI Akui Reformasi Pasar Modal Indonesia, Sinyal Positif untuk Investor Asing

Sementara belanja pemerintah tumbuh 31,4 persen (yoy) dan defisit APBN terjaga pada level 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menkeu memastikan APBN tetap solid dan mampu menjadi peredam gejolak (shock absorber) di tengah ketidakpastian geopolitik global.

OJK: Jangan Terpancing

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menepis kabar bohong atau hoaks di media sosial yang menyebutkan dana tabungan masyarakat akan digunakan untuk membiayai program pemerintah, karena kas negara telah menipis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, kepada Suara.com, Jumat (24/4/2026) mengatakan bank tidak bisa dipaksa untuk membiayai program pemerintah.

"Masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung-jawab," tegas Dian.

"Enggak mungkin pemerintah maupun OJK memaksa bank untuk menyalurkan kredit ke program-program prioritas pemerintah," tegas dia.