Bisnis / Keuangan
Jum'at, 20 Maret 2026 | 08:27 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. (Suara.com/Muhammad Yasir)
Baca 10 detik
  • Tiap Satuan Gizi terima Rp1 M/bulan, dorong perputaran ekonomi daerah secara masif.
  • 93% anggaran Badan Gizi langsung disalurkan ke 25.574 SPPG lewat virtual account.
  • Program MBG wajibkan serap bahan baku lokal demi hidupkan petani dan UMKM daerah.

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai tancap gas menjalankan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak main-main, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia rata-rata bakal menerima kucuran dana segar sebesar Rp1 miliar per bulan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa skema ini sengaja dirancang untuk memicu efek domino bagi perekonomian di tingkat daerah. Sebagai gambaran, ia mencontohkan perputaran uang yang masif di wilayah Jawa Barat.

"Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp5 triliun per bulan. Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp11-12 triliun," ujar Dadan dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/3/2026).

Dadan menjelaskan, BGN menerapkan sistem transparansi dan efisiensi dalam penyaluran anggaran. Sebesar 93 persen anggaran langsung diteruskan ke daerah melalui mekanisme virtual account.

  • Total SPPG: 25.574 unit di seluruh Indonesia.
  • Mekanisme: Penyaluran dari KPPN langsung ke virtual account SPPG.
  • Tujuan: Pemerataan ekonomi dan memastikan uang beredar hingga ke pelosok.

Program MBG bukan sekadar urusan perut, melainkan strategi menggerakkan ekonomi sirkular. Dadan menegaskan, bahan baku pangan wajib diserap dari petani dan pelaku usaha lokal di sekitar SPPG.

"Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi circular. Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut," jelasnya.

Selain menyerap hasil tani, program ini juga menjadi mesin pencetak lapangan kerja. Setiap unit pelayanan akan diisi oleh tenaga operasional hingga ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat. Dengan begitu, standar gizi terpenuhi, dan angka pengangguran di daerah bisa ditekan.

Load More