Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim kalau Indonesia masih aman dari status darurat energi buntut kenaikan harga minyak, seperti yang terjadi di Filipina.

Menkeu Purbaya beralasan kalau darurat energi terjadi apabila suplai sudah berhenti, bukan berdampak pada kenaikan harga yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya enggak ada. Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat, enggak," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Kendati begitu ia memastikan Pemerintah harus bersiap jika kondisi perang Amerika Serikat vs Iran terus menerus terjadi.

"Tapi kita harus siap-siap terus ke depan. Kalau misalnya keadaan seperti ini sering terjadi, apakah kita akan deg-degan terus? Apakah nanti Anda akan maki-maki saya terus? Desain anggaran jelek, segala macam, atau buat BGN, buat apa lagi sehingga yang lain enggak ada. Kan dihitung semua," beber dia.

Lebih lanjut Purbaya memastikan dirinya bisa mengelola anggaran 2026 demi mengendalikan kenaikan harga minyak global. Defisit APBN juga dipastikan tak melebihi 3 persen.

"APBN saya bisa kendalikan, enggak tembus 3 persen. Cuma gini, orang-orang di luar itu, kalau menurut saya, agak awam tentang pengelolaan APBN. Jadi kalau semuanya naik, kan jebol. Kan kita punya langkah-langkah pengendalian APBN. Kita bisa kendalikan yang ini, kita bisa naikkan income yang ini, seperti itu," pungkasnya.

Filipina umumkan darurat energi

Sebelumnya Pemerintah Filipina resmi menetapkan darurat energi nasional di tengah lonjakan harga bahan bakar global.

Presiden Ferdinand Marcos Jr menyebut situasi ini sebagai ancaman nyata untuk dalam negeri Filipina.

Baca Juga: Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026

"Pengumuman darurat ini memungkinkan pemerintah mengambil langkah cepat dan terkoordinasi untuk menghadapi gangguan pasokan energi global,” ujar Marcos Jr seperti dilansir dari Aljazeera.

Pemerintah Filipina langsung membentuk komite khusus untuk menjaga distribusi bahan bakar dan kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah Marcos Jr diberi kewenangan untuk mengamankan pasokan minyak, bahkan dengan pembayaran di muka jika diperlukan