KPPU Sebut Kesepakatan Bunga Pinjol 0,8 Persen Rugikan Konsumen, Ternyata Bukan Arahan OJK

Suara.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap praktik penetapan bunga pinjaman online (pinjol) yang sempat dipatok maksimal 0,8 persen per hari sebagai bentuk pelanggaran persaingan usaha yang berpotensi merugikan konsumen.

Temuan tersebut terungkap dalam sidang putusan perkara nomor 05/KPPU-I/2025 yang dibacakan pada Kamis (26/3/2026). Majelis Komisi menilai penetapan batas bunga tersebut dilakukan melalui kesepakatan antar pelaku usaha, bukan mekanisme pasar.

Ketua Majelis KPPU, Ridho Jusmadi, menyebut penetapan bunga tersebut terjadi melalui pedoman asosiasi industri yang diikuti oleh para anggota.

“Bahwa penetapan harga telah terjadi dengan mempertimbangkan mekanisme penyusunan pedoman perilaku AFPI yang telah diketahui dan tidak mendapatkan penolakan secara nyata oleh para anggota AFPI," ujar Ridho di Jakarta.

Dalam fakta persidangan, batas bunga pinjaman sempat ditetapkan tidak melebihi 0,8 persen per hari sejak 2018. Kebijakan ini kemudian diperbarui dengan penurunan menjadi 0,4 persen per hari pada 2021, namun tetap melalui mekanisme yang sama.

Dalam persidangan, para perusahaan sempat berdalih bahwa pengaturan batas bunga tersebut merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun, Majelis Komisi menolak alasan tersebut karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Bahwa dalil yang menyatakan jika pengaturan besaran maksimum suku bunga merupakan arahan dari OJK adalah lemah dan dikesampingkan mengingat arahan tersebut bersifat lisan dan tidak terdapat bukti tertulis terkait arahan tersebut," ungkapnya.

Majelis juga menyoroti tidak adanya dokumen resmi yang mendukung klaim tersebut.

“Bahkan tidak terdapat notulensi tertulis dalam setiap rapat pembahasan. Hal ini justru menunjukkan lemahnya dalil arahan atau rekomendasi dari OJK," jelasnya.

Baca Juga: KPPU Hukum 97 Pinjol, Denda Fantastis Rp755 Miliar Menanti

Selain itu, KPPU menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha atau asosiasi untuk mengatur besaran bunga pinjaman.

“Bahwa tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada pelaku usaha tertentu dan atau kumpulan pelaku usaha tertentu untuk mengatur besaran suku bunga dalam jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi," jelasnya.

Majelis Komisi menyimpulkan praktik penetapan bunga tersebut merupakan kesepakatan antar pelaku usaha pesaing yang berdampak pada konsumen.

“Dengan demikian seluruh unsur ketentuan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi," pungkasnya.