- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penghentian ekspor CPO untuk mendikte pasar global saat PSBM XXVI di Makassar.
- Ancaman penghentian CPO ini didasarkan pada dominasi Indonesia atas 60 persen pasokan global, mirip analogi blokade Iran.
- Pakar menyoroti risiko substitusi komoditas, gugatan WTO, serta anjloknya harga petani akibat kebijakan restriksi ekspor sepihak.
Selat Hormuz adalah jalur urat nadi fisik yang mengalirkan seperlima pasokan minyak dunia; memblokade selat tersebut adalah tindakan agresi militer yang berisiko memicu perang terbuka.
Membandingkannya dengan komoditas pertanian seperti sawit dinilai kurang tepat karena sifat elastisitas barang yang jauh berbeda.
Meski niat Amran untuk mempercepat hilirisasi patut diapresiasi guna memberikan nilai tambah ekonomi, tindakan mengancam untuk menyetop total pasokan CPO dunia secara sepihak menyimpan sederet risiko sistemik yang tidak bisa diabaikan:
Efek Substitusi Komoditas: Minyak sawit bukanlah satu-satunya sumber minyak nabati di dunia. Jika Indonesia menyetop suplai secara ekstrem, negara-negara Uni Eropa dan AS dapat beralih secara masif ke minyak kedelai (soybean oil), minyak bunga matahari, atau minyak kanola. Hal ini dapat memicu kehancuran pasar sawit Indonesia dalam jangka panjang.
Tuntutan di Forum WTO: Tindakan restriksi ekspor sepihak sangat rentan digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia sebelumnya sudah mengalami kekalahan dalam sengketa nikel melawan Uni Eropa.
Mengulangi pola yang sama pada komoditas CPO berpotensi mendatangkan sanksi perdagangan yang berat bagi produk ekspor Indonesia lainnya.
Risiko Anjloknya Harga di Tingkat Petani Swadaya: Jika ekspor 32 juta ton CPO mentah distop seketika tanpa kesiapan kapasitas pabrik pengolahan (refinery) di dalam negeri yang memadai, pasar domestik akan mengalami oversupply. Akibatnya, harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani sawit lokal justru akan terjun bebas.
Hilirisasi Kelapa dan Gambir: Peluang yang Lebih Terukur
Amran Sulaiman menyebut Indonesia saat ini masih mengekspor kelapa dalam bentuk utuh/mentah dengan nilai sekitar Rp24 triliun.
Baca Juga: Sebut Kemenlu Tak Punya Taji, Pengamat UGM Kritik Lemahnya Posisi Tawar RI di Selat Hormuz
Menurutnya, jika produk tersebut diolah menjadi Virgin Coconut Oil (VCO) atau santan kemasan untuk memenuhi tren gaya hidup sehat di China, India, dan Eropa, nilainya bisa berlipat ganda hingga mencapai Rp2.400 triliun.
Lonjakan angka nilai tambah hingga 100 kali lipat ini merupakan potensi riil dari hilirisasi yang seharusnya digarap tanpa perlu menggunakan narasi konfrontatif.
Hal serupa juga berlaku pada komoditas gambir, di mana Indonesia memasok 80 persen kebutuhan global.
Sayangnya, karena diekspor dalam bentuk setengah jadi ke India, negara tersebutlah yang menikmati margin keuntungan terbesar dengan mengekspor kembali produk turunan gambir ke AS dan Eropa. Amran memproyeksikan potensi pendapatan negara bisa menyentuh angka Rp5.000 triliun dari sektor ini.
Sebagai tindak lanjut, Mentan mengonfirmasi telah meminta CEO Danantara, Rosan Roeslani, serta Kepala BP BUMN, Donny Oskaria, untuk segera menginisiasi pembangunan pabrik pengolahan gambir skala besar di wilayah Medan dan Sumatra Barat demi mengamankan rantai nilai di dalam negeri.
Berita Terkait
-
Iran Tarik Biaya Tambahan Kapal Lewat Selat Hormuz, Teman AS - Israel Haram Melintas
-
IESR Soroti Krisis Energi Akibat Selat Hormuz: WFH Hanya Solusi Sementara
-
Spesifikasi Kapal RFA Lyme Bay Milik Inggris yang Akan Menjadi Benteng Drone di Selat Hormuz
-
Tok! Harga BBM Bakal Naik Tengah Malam Ini, Cek Bocorannya
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Mendagri Tito Minta Pemda Efisiensi Anggaran Daerah, Wajib Lapor Tiap 2 Bulan
-
Wajib ke Kantor! Ini Daftar Jabatan dan Unit ASN Daerah yang Tidak Boleh WFH
-
Donald Trump: AS Segera Angkat Kaki dari Iran
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta