IESR Soroti Krisis Energi Akibat Selat Hormuz: WFH Hanya Solusi Sementara

Suara.com - Perang antara AS, Israel, dan Iran yang terus berlanjut mulai memicu dampak serius terhadap sektor energi global. Salah satu imbas paling krusial adalah penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang selama ini menjadi nadi distribusi minyak dan gas dunia.

Berdasarkan data Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Selat Hormuz merupakan jalur utama bagi negara-negara produsen energi di kawasan Teluk Persia. Sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas global melewati jalur ini, sebagaimana dilaporkan BBC (30/3/2026).

Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi ancaman nyata karena sebagian besar impor minyak mentah dan BBM juga bergantung pada rute tersebut. Dampaknya, tekanan terhadap harga BBM hampir tak terhindarkan.

Di tengah situasi ini, pemerintah merespons dengan langkah cepat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) akan segera diterapkan satu hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi BBM.

Namun, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kebijakan tersebut hanya bersifat jangka pendek. Meski mengapresiasi langkah WFH sebagai upaya rasional dalam kondisi darurat, IESR menekankan bahwa solusi ini tidak cukup untuk menjawab akar persoalan.

“WFH satu hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM. Namun krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, terbarukan, dan tahan terhadap guncangan geopolitik,” ujar CEO IESR, Fabby Tumiwa.

IESR menyoroti bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi. Tanpa perubahan signifikan, Indonesia akan terus rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global.

Karena itu, IESR mendorong percepatan transisi menuju energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Selain itu, penguatan cadangan energi nasional juga dinilai krusial untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah krisis.

Tak kalah penting, pemerintah diminta menjaga transparansi informasi terkait stok dan distribusi energi guna mencegah kepanikan publik. Di sisi lain, upaya efisiensi energi juga perlu diperluas, baik di sektor industri maupun rumah tangga.

Baca Juga: Menlu Iran Desak Raja Arab Saudi Usir Amerika Serikat

Krisis akibat penutupan Selat Hormuz ini, menurut IESR, seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk berbenah. Bukan sekadar merespons dengan kebijakan jangka pendek, tetapi juga mempercepat transformasi menuju sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Penulis: Natasha Suhendra