- Pemerintah mengurangi jadwal Makan Bergizi Gratis menjadi lima hari seminggu guna efisiensi anggaran negara.
- Kebijakan ini diproyeksikan menghasilkan potensi penghematan anggaran program MBG hingga mencapai Rp20 triliun.
- Beberapa wilayah khusus seperti 3T dan daerah stunting tinggi tetap mendapatkan pengecualian dari skema lima hari tersebut.
Suara.com - Pemerintah memutuskan mengatur ulang skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran negara di tengah krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah.
Sebelumnya, pembagian MBG di sebagian lokasi dilakukan selama enam hari sepekan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tersebut diambil untuk memastikan program tetap berjalan optimal sekaligus memberikan ruang penghematan anggaran.
“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, melalui penyesuaian skema tersebut, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran dari program MBG dapat mencapai Rp20 triliun.
“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun,” katanya.
Meski dilakukan efisiensi, pemerintah menegaskan pelaksanaan MBG tetap mempertimbangkan kondisi khusus di sejumlah wilayah. Pengecualian diberikan untuk daerah tertentu seperti kawasan 3T, wilayah dengan tingkat stunting tinggi, serta kebutuhan khusus seperti asrama.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam melakukan prioritisasi dan refocusing belanja negara agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat.
Selain MBG, pemerintah juga melakukan efisiensi di berbagai pos anggaran lain, seperti pengurangan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta belanja non-operasional di kementerian dan lembaga.
Baca Juga: MBG Disalurkan Lima Hari Sekolah
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari paket transformasi ekonomi yang lebih luas untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global sekaligus meningkatkan efektivitas belanja negara.
Airlangga menegaskan, efisiensi yang dilakukan tidak akan mengurangi tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” ucapnya.
Berita Terkait
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM
-
SPPG Kemayoran Distribusikan Makan Bergizi Gratis, Libatkan 70% Warga Sekitar
-
BGN Tegaskan 93 Persen Anggaran MBG Langsung untuk Masyarakat, Bantah Isu Dana Rp335 Triliun
-
MoU Indonesia-Jepang: 10 Proyek Kerja Sama Investasi dengan Nilai Rp 392,7 Triliun
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Berlaku Besok, IESR Ungkap Bahayanya Penerapan B50
-
J Trust Bank (BCIC) Rombak Jajaran Direksi
-
Insentif Mobil Listrik Tak Kunjung Jelas, Kemenperin Khawatir Penjualan Tertahan
-
Target Swasembada Garam 2027 Dinilai Sulit Tercapai Tanpa Reformasi Impor
-
BUMN Logistik Baru Mulai Terbentuk, Merger dari 7 Perusahan
-
Vonis Nadiem Makarim Jadi Sorotan Media Internasional: Investor Asing Semakin Tak Percaya
-
Tujuh BUMN Logistik Resmi Melebur di bawah PT Multi Terminal Indonesia
-
Dilema B50 vs Ekspor CPO, Kebijakan Ini Bisa Jadi Pedang Bermata Dua?
-
Pemadaman Listrik Hambat Industri Manufaktur di Juni 2026
-
Brantas Abipraya Percepat Penyelesaian Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor, Dukung Pemerataan Pendidikan