- Pemerintah mendorong penggunaan BBM dan LPG secara bijak serta mengalihkan sumber impor dari Timur Tengah ke kawasan lain seperti Amerika, Afrika, dan Asia untuk mengurangi risiko pasokan.
- KKKS diminta mengutamakan minyak mentah domestik untuk diolah di kilang dalam negeri, bukan diekspor, guna menjaga ketersediaan energi nasional.
- Pemerintah menggenjot produksi LPG melalui optimalisasi kilang serta mengalihkan pasokan dari industri ke LPG 3 kg agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan lima langkah mitigasi guna menghadapi ancaman krisis energi dampak dari situasi di Timur Tengah.
Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran berdampak terhadap jalur distribusi minyak dan gas global, karena penutupan Selat Hormuz.
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, mengungkap mitigasi pertama yakni mengatur konsumsi BBM dan LPG secara wajar dan bijak.
"Surat pengaturan terkait dengan pengaturan ini sudah diterbitkan oleh Ditjen Migas dan BPH Migas," ujar Rizwi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (8/4/2026).
Kemudian kedua, yakni mengalihkan impor BBM dan LPG yang sebelumnya dari negara-negara di Timur Tengah ke negara di luar kawasan tersebut.
"Menjadi ke negara-negara lain seperti Amerika, Afrika, Asia, dan negara-negara di ASEAN," jelasnya.
Ketiga, meminta kepada seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mengutamakan kebutuhan minyak mentah dalam negeri dibanding dengan ekspor.
"Artinya crude yang diproduksi dalam negeri diupayakan untuk seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kilang minyak di dalam negeri," papar Rizwi.
Setelah itu keempat, mengoptimalkan kilang-kilang dalam negeri, termasuk RDMP Balikpapan. Strategi yang dilakukan adalah mengalihkan penggunaan bahan baku naft yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi polipropilena dengan nilai jual lebih tinggi untuk memperkaya produksi LPG nasional.
Baca Juga: Prabowo Beri Bahlil 1 Minggu untuk Evaluasi Tambang Ilegal
Terakhir kelima, secara aktif mencari pasokan LPG tambahan, baik dari impor maupun produksi domestik, dengan memperluas sumber pengadaan ke negara-negara di Asia dan ASEAN. Selain itu, pemerintah berupaya mengalihkan alokasi LPG industri untuk memenuhi kebutuhan LPG 3 kg bagi masyarakat.
"LPG yang selama ini dijual ke industri juga diupayakan untuk dialihkan untuk kebutuhan LPG 3 kg yang dimana kebutuhan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat," pungkas Rizwi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
Terkini
-
Prabowo Beri Bahlil 1 Minggu untuk Evaluasi Tambang Ilegal
-
Prabowo: Krisis Dunia Jadi Peluang Percepat Pengembangan Energi Terbarukan
-
Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, MiniesQ Sukses Tembus Pasar Ritel Modern
-
Lotte Chemical Indonesia Prioritaskan Pasokan Domestik di Tengah Krisis Rantai Pasok Global
-
Purbaya Klaim MBG Bantu Dorong Ekonomi RI 1 Persen karena Serap 1 Juta Tenaga Kerja
-
FTSE Pertahankan Status Indonesia, Reformasi Pasar Modal Diakui Dunia
-
Purbaya Siapkan Lowongan Kerja Bea Cukai untuk 300 Lulusan SMA, Diumumkan Mei 2026
-
Gelar 206 Proyek di Bali, Kementerian PU Kucurkan Rp1,2 Triliun pada 2026
-
Ketergantungan Impor LPG RI Makin Dalam, Tembus 83,97% di 2026
-
Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!