Purbaya Pernah Ancam Potong Anggaran Kemendag Gegara Lambat Urus Regulasi Impor

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pernah mengancam potong anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) akibat lambat urus regulasi ekspor impor.

Hal ini disampaikan Purbaya saat mengadakan sidang debottlenecking atau penyelesaian masalah bisnis lewat Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) beberapa waktu lalu.

"Yang terakhir kita ada yang ngadu tuh Kementerian Perdagangan. Rumit banget cara penanganannya. Karena otak birokrat kan beda-beda, Pak. Ada yang suka rumit berpikirnya," katanya dalam acara Mengurai Bottleneck Pertumbuhan Ekonomi: Sinergi Fiskal, Moneter dan Dunia Usaha Menuju Indonesia 6%, dikutip Senin (13/4/2026).

Purbaya bercerita kalau ada pengusaha yang mengaku telat melaporkan impor barang sehari. Padahal izin impor sudah dikeluarkan semua.

Walhasil pengusaha itu harus ekspor lagi ke luar negeri, di mana Purbaya menyebut kalau itu adalah barang agak beracun yang tidak bisa diekspor. Hal itu pun menyebabkan sang pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan.

"Jadi dia harus ekspor lagi ke luar negeri. Padahal itu barang agak beracun, jadi enggak bisa diekspor. Habis itu baru diimpor lagi ke sini. Kan cost-nya besar," lanjutnya.

Lewat sidang debottlenecking, Purbaya berkelakar kalau dirinya kemudian mengancam pihak Kemendag agar segera mengeluarkan izin. Jika tidak, anggaran mereka bakal dipotong.

"Saya panggil Sekjen saya, 'Eh elu bisikin sama dia, kalau perlama lagi, anggarannya bakal dipotong'," kelakar dia.

"Jadi Menteri Keuangan itu enak rupanya punya kekuasaan. Tapi ini kan untuk negara. Kalau sudah ganggu kita potong anggarannya atau enggak usah bilang, tahu-tahu minggu depan enggak gajian gitu, kan lebih seru," guraunya.

Baca Juga: Jelaskan Anggaran EO Capai Rp113,9 M, Kepala BGN: Mekanisme Sesuai Aturan dan Terbuka untuk Diawasi

Lebih lanjut Purbaya mengaku kalau sidang debottlenecking dari Satgas P2SP ini dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Jadi itulah upaya-upaya yang kita jalankan supaya perbaikan iklim investasi betul-betul bisa terjadi dan pertumbuhan 8 persen betul-betul bisa berjalan," jelasnya.