Industri Gula Amburadul, Swasembada Terancam Gagal?

Suara.com - Industri gula nasional saat ini menjadi sorotan setelah mencuatnya kerugian yang dialami BUMN PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co sebesar Rp 680 miliar. Kerugian ini dinilai bukan sekadar persoalan bisnis, melainkan mencerminkan carut-marut tata kelola industri gula dari hulu hingga hilir.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa target swasembada gula semakin sulit dicapai jika tidak ada pembenahan menyeluruh.

"SGN itu kan milik rakyat. Kenapa bisa rugi sebanyak itu? Apakah di setiap periode atau interval waktu tidak diadakan evaluasi?" ujar Soemitro di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia menyebut, kegagalan industri gula nasional selama ini tidak bisa terus-menerus dikaitkan dengan faktor impor. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada manajemen dan kebijakan yang tidak tepat.

"Taruhlah sekarang misalnya PT SGN (Sinergi Gula Nusantara) rugi Rp 680 miliar. Kenapa? Karena gula impor? Ya enggak lah. Ya karena nggak bisa, manajemennya nggak bisa kerja," tukas Soemitro.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pembenahan dari sisi regulasi dan kebijakan agar produksi gula nasional dapat meningkat dan lebih kompetitif.

"Yang harus dibenahi kebijakannya, dan regulasinya," sambung dia.

Di sisi lain, persoalan di tingkat hulu juga dinilai semakin memperburuk kondisi industri. Kebijakan pemerintah seperti intensifikasi dan ekstensifikasi lahan disebut tidak realistis dan tidak sesuai kondisi lapangan.

"Tahun lalu di bulan Agustus tiba-tiba dicanangkan bongkar ratoon 100 ribu hektar, itu enggak rasional. Sudah bulan Agustus, di mana cari lahannya?" kritiknya.

Baca Juga: Pemerintah Kebut Restrukturisasi BUMN, 15 Perusahaan Logistik Akan Digabung Jadi Satu

Masalah lain yang dihadapi petani adalah keterbatasan pupuk bersubsidi yang hanya diberikan maksimal untuk 2 hektare per Kartu Keluarga. Sementara harga pupuk non-subsidi terus meningkat saat musim tanam.

Selain itu, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dinilai belum fleksibel. Batas plafon pinjaman yang ada dinilai menyulitkan petani untuk memperluas lahan.

"Akses perolehan pendanaan ini harus dijaga. Petani yang dikelola tambah luas kok enggak boleh utang lagi karena BI checking? Mana kita bisa nambah area lebih luas kalau dibatasi?" keluh Soemitro.

Di tengah berbagai kendala tersebut, Indonesia juga dinilai tertinggal dari negara lain dalam hal teknologi dan efisiensi produksi gula. Negara seperti Brasil, Australia, hingga Vietnam telah menggunakan mekanisasi penuh, sementara petani Indonesia masih bergantung pada tenaga manual.

Kondisi ini membuat biaya produksi gula nasional tetap tinggi dan sulit bersaing dengan gula impor. Akibatnya, target swasembada gula semakin menjauh.

Soemitro pun meminta pemerintah untuk melibatkan petani dalam setiap penyusunan kebijakan agar solusi yang diambil lebih tepat sasaran.