- PT Adhi Persada Gedung resmi memulai pembangunan Gedung Presisi 6 tujuh lantai untuk Kortastipidkor dan Divkum Polri.
- Proyek menggunakan metode rancang bangun guna meningkatkan efisiensi waktu, kualitas bangunan, serta meminimalisir risiko teknis konstruksi.
- Pembangunan ini bertujuan memperkuat infrastruktur institusi Polri agar operasional pelayanan dan penegakan hukum berjalan lebih optimal.
Suara.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) melalui anak usahanya yang bergerak di bidang konstruksi gedung, PT Adhi Persada Gedung (APG), secara resmi memulai pengerjaan proyek strategis di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kepastian ini didapat setelah dilakukannya penandatanganan kontrak konstruksi terintegrasi rancang bangun (design and build) untuk Pembangunan Gedung Presisi 6.
Gedung yang akan dibangun setinggi tujuh lantai ini diperuntukkan bagi Satuan Kerja Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) serta Divisi Hukum (Divkum) Polri.
Proyek ini dirancang untuk menjadi pusat koordinasi dan pelayanan yang lebih modern guna menunjang fungsi operasional kedua satuan kerja tersebut.
Dalam pelaksanaannya, APG menerapkan skema design and build. Melalui pendekatan ini, seluruh tahapan proyek mulai dari perencanaan awal, pengembangan desain, hingga pelaksanaan konstruksi fisik dan serah terima akhir diintegrasikan dalam satu kesatuan proses.
Metode integrasi ini diharapkan mampu memberikan efisiensi waktu pengerjaan yang lebih maksimal serta menjamin kualitas hasil bangunan yang sesuai dengan standar spesifikasi yang dibutuhkan Polri.
Selain itu, skema rancang bangun mempermudah koordinasi lintas disiplin sehingga risiko kendala teknis di lapangan dapat diminimalisir.
Prosesi penandatanganan kontrak kerja sama ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Slog Polri, Kombes Pol Sandi Alfadien Mustofa, bersama dengan Plt. Direktur Utama PT Adhi Persada Gedung (APG), Hanif Setyo Nugroho.
Pihak manajemen APG menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan parameter yang telah disepakati.
Baca Juga: Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
"Kami berkomitmen untuk melaksanakan proyek ini dengan standar kualitas terbaik, ketepatan waktu, serta penerapan prinsip keselamatan dan tata kelola yang baik," ujar Hanif Setyo Nugroho dalam keterangannya.
Pembangunan Gedung Presisi 6 ini merupakan bagian dari kontribusi berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat infrastruktur institusi penegak hukum di Indonesia.
Dengan fasilitas yang lebih representatif, diharapkan kinerja Kortastipidkor dan Divkum Polri dalam memberikan pelayanan serta penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal dan profesional.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Kawal Agenda Ekonomi Kerakyatan, Kang Hero Dianugerahi KWP Award 2026
-
Konsistensi Kawal Energi Hijau Lewat MPR, Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026
-
Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026
-
Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode
-
Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!
-
Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM
-
Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham
-
Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel
-
Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak
-
Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat