Harga LPG dan BBM Nonsubsidi Naik dan Porsi Makan Kita yang Kian Mungil

Suara.com - Harga LPG dan BBM nonsubsidi naik pada akhir pekan kemarin. Dinamika ini memiliki efek yang merembet ke mana-mana, mulai dari para pengusaha yang mulai mengetatkan ikat pinggang, risiko inflasi, hingga ke porsi makan kita yang menciut. Tapi di sisi lain, kabar positifnya adalah nilai tukar Rupiah menguat.

Para pengusaha di bawah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha fokus untuk menjaga efisiensi operasional. Sementara asosiasi pengusaha warteg bilang mereka akan menciutkan porsi di warung-warung mereka akibat naiknya harga LPG dan BBM Nonsubsidi..

Sementara para analis menilai nilai tukar rupiah justru menguat akibat naiknya harga BBM subsidi sembari mengingatkan adanya potensi inflasi.

Apindo fokus ke efisiensi

Apindo mengatakan dunia usaha fokus untuk menjaga efisiensi operasional di tengah kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi.

“Pelaku usaha cenderung akan mengambil pendekatan yang wait and see, sambil menjaga efisiensi operasional dan stabilitas arus kas,” kata Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar di Jakarta, Senin.

Sanny mengakui kenaikan harga BBM nonsubsidi cukup signifikan dan dapat dipahami sebagai bagian dari penyesuaian dengan kondisi geopolitik saat ini. Ia menyebutkan industri yang kemungkinan terganggu adalah logistik, transportasi barang dan sebagian industri yang menggunakan BBM berbasis diesel seperti Dexlite dan Pertamina Dex.

Dalam struktur biaya dunia usaha, lanjutnya, komponen energi terutama untuk logistik, memiliki porsi yang cukup besar.

Sanny menilai kenaikan harga diesel ini secara langsung akan meningkatkan biaya distribusi dan berpotensi menekan margin usaha, terutama bagi sektor manufaktur, distribusi, dan komoditas yang sangat bergantung pada mobilitas barang.

Baca Juga: Harga 3 BBM Naik per 18 April 2026, Pertamax Turbo Tembus Rp19.400 per Liter

Ia menambahkan, dalam situasi geopolitik saat ini, tekanan terhadap dunia usaha tidak datang hanya dari BBM domestik, tetapi juga dari kenaikan harga energi, ongkos logistik, asuransi pelayaran, gangguan pasokan bahan baku, hingga tekanan nilai tukar.

“Jadi, penyesuaian BBM nonsubsidi ini sebetulnya bekerja sebagai amplifier terhadap tekanan yang sebelumnya sudah berlangsung. Dengan kata lain, dunia usaha tidak membaca ini sebagai isu tunggal, tetapi sebagai bagian dari akumulasi tekanan biaya pada awal 2026,” Sanny memperingatkan.

Warteg ciutkan porsi

Sementara Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) juga menjerit akibat kenaikan LPG nonsubsidi. Ketua Kowantara Mukroni, mengungkapkan para pengusaha warteg kini menghadapi dilema apakah harus menaikkan harga atau mengurangi porsi ke pelanggan ketika biaya operasional mereka naik hingga Rp 2 juta.

“Pilihan sulit, menaikkan harga per porsi berisiko membuat pelanggan pindah, tapi kalau tidak dinaikkan bisa boncos,” kata Mukroni kepada Suara.com di Jakarta, Senin.

Menurut dia, di tengah dilema itu opsi pengurangan porsi menjadi jalan tengah agar harga tetap terjangkau bagi konsumen, khususnya kalangan pekerja menengah ke bawah yang menjadi pelanggan utama warteg.

“Strategi yang banyak dipakai itu shrinkflation, mengurangi porsi atau varian lauk secara halus agar pelanggan tidak terlalu terbebani. Pembeli pasti mahfum," beber dia.

Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil karena pengusaha warteg berada dalam posisi serba sulit di tengah kenaikan biaya operasional. Menurutnya, harga LPG 12 kg kini mencapai sekitar Rp228.000 per tabung, naik sekitar Rp36.000 dari sebelumnya Rp192.000.

Dalam kondisi normal, satu warteg bisa menghabiskan 1 hingga 2 tabung LPG per hari. Artinya, ada tambahan biaya yang harus ditanggung dalam jumlah cukup besar.

“Dengan pemakaian 1-2 tabung per hari, tambahan biaya bulanan bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta,” ucap dia.

Kebijakan tepat

Tetapi menurut pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi per 18 April 2026 merupakan langkah koreksi kebijakan sebelumnya di tengah krisis energi global.

“Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi. Selama ini harga BBM non-subsidi, khususnya RON 92 ke atas, memang ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai dengan kondisi ekonomi,” kata Fahmy.

Ia juga menilai dampak kenaikan tersebut terhadap masyarakat relatif kecil karena konsumsi BBM non-subsidi tidak sebesar BBM subsidi serta tidak digunakan untuk distribusi kebutuhan pokok.

“Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM non-subsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat,” kata Fahmy.

Senada, pakar ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima) Robert Winerungan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan BBM non-subsidi sambil menahan harga BBM subsidi guna menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

“BBM non-subsidi itu dikonsumsi masyarakat kelas atas yang tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi,” kata dia.

Rupiah pun menguat

Alhasil nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada Senin sore, 20 April 2026. Berdasarkan data bloomberg, rupiah ditutup Rp17.168, menguat 0,12 persen dibandingkan perdagangan Jumat (17/4/2026) di level Rp17.188

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong mengungkapkan keputusan pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat rupiah menguat.

"Rupiah ditutup menguat terhadap dolar oleh sentimen positif dari kenaikan harga BBM nonsubsidi," kata Lukman saat dihubungi Suara.com.

Meski demikian ia memperingatkan bahwa Rupiah belum bisa kembali lagi ke level Rp16.000 seperti sebelum konflik Timur Tengah, karena kebijakan harga BBM bukan satu-satunya jalan.

Pandangan Lukman juga diamini oleh Ekonom Bank Permata Josua Pardede, yang mengatakan naiknya harga BBM nonsubsidi bukan solusi utama untuk nilai tukar rupiah.

"Penyesuaian harga BBM nonsubsidi bisa memberi sedikit bantuan dari sisi efisiensi konsumsi energi dan mengurangi tekanan pada BUMN energi jika harga ekonomi sudah jauh lebih tinggi dari harga jual. Tetapi itu bukan obat utama bagi kurs," kata Josua.

Ia mengatakan rupiah tidak akan otomatis menguat hanya karena seluruh BBM nonsubsidi dinaikkan. Akar masalah kurs rupiah adalah gejolak global, dolar yang masih kuat secara struktural, harga minyak, dan arus keluar modal.

Penilaian yang sama juga datang dari Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman. Ia menegaskan masalah rupiah adalah masalah tekanan global yang masih kuat dolar AS menguat, tensi geopolitik mendorong risk-off, dan harga minyak tinggi memperlebar kebutuhan impor energi.

Di sisi domestik, faktor struktural seperti ketergantungan pada aliran portofolio dan persepsi risiko fiskal membuat penguatan rupiah terbatas.

"Jadi ini bukan isu jangka pendek, tetapi kombinasi faktor eksternal dan fundamental. Menaikkan BBM nonsubsidi bisa membantu menahan beban fiskal, tetapi bukan solusi utama untuk memperkuat rupiah," kata Rizal.

Awas Inflasi

Rizal dan Josua juga mewanti-wanti jika harga semua produk BBM nonsubdisi dinaikkan, maka inflasi menanti di depan mata. Terutama jika yang terdampak adalah kelas menengah yang kini mayoritas.

"Bahkan kalau dilakukan terlalu agresif, langkah itu bisa memberi efek balik berupa inflasi lebih tinggi, ekspektasi biaya hidup yang memburuk, dan perlambatan permintaan domestik," Rizal mewanti-wanti.

Sementara menurut Josua kenaikan harga BBM akan menambah beban biaya hidup. Ia mengatakan efek naiknya BBM nonsubsidi tidak sebesar bila seluruh BBM subsidi dinaikkan, karena pengguna langsungnya lebih sempit.

"Tetapi dampak tidak langsungnya tetap besar, terutama lewat biaya transportasi, distribusi, dan harga barang lain. Sektor transportasi darat, udara, laut, dan logistik adalah sektor yang paling terekspos terhadap kenaikan produk kilang minyak. Karena itu, ketika harga BBM naik, dampaknya tidak berhenti pada pengguna kendaraan pribadi, tetapi menjalar ke ongkos angkut, harga makanan, barang konsumsi, dan biaya operasional usaha," beber dia.

"Menaikkan semua BBM nonsubsidi bukan solusi utama bagi rupiah, dan bila dilakukan tanpa pengelolaan yang hati-hati justru berisiko menambah biaya hidup masyarakat," tutup dia.