- Pemerintah membentuk Danantara sebagai superholding untuk mengelola aset BUMN senilai Rp1.650 triliun demi meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- Lembaga ini ditargetkan menyederhanakan struktur bisnis BUMN serta menghasilkan penghematan biaya operasional sebesar Rp60 triliun setiap tahun.
- Keberhasilan Danantara memerlukan transparansi data dan pengawasan ketat untuk meminimalisir intervensi politik dalam pengelolaan aset negara.
Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, menilai keberhasilan Danantara sangat bergantung pada transparansi dan minimnya intervensi politik.
Menurutnya, publik membutuhkan akses terhadap data dan proyek investasi agar kepercayaan terhadap Danantara tetap terjaga.
“Jika Danantara mau sukses, intervensinya harus seminimal mungkin dan hanya boleh lewat peraturan, bukan diskresi,” ujar Awalil.
“Danantara harus transparan agar publik bisa ikut membela kinerjanya di masa depan,” lanjutnya.
Hal serupa disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Akhmad Syakir Kurnia.
Ia menilai pengawasan publik terhadap Danantara perlu diperkuat karena lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Harapan boleh saja dilambungkan tinggi, namun sejarah ekonomi ekstraktif memaksa kita tetap kritis terhadap ruang transparansi publik,” kata Syakir.
Danantara Targetkan Efisiensi Rp60 Triliun per Tahun
Saat ini, Danantara tengah menyusun laporan keuangan konsolidasian yang diaudit sebagai bagian dari reformasi tata kelola BUMN.
Baca Juga: Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun
Langkah tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan valuasi aset negara hingga 40 persen dan menghemat biaya operasional sampai Rp60 triliun per tahun.
Dana efisiensi tersebut nantinya disebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek strategis nasional seperti ketahanan energi, hilirisasi industri, hingga kedaulatan pangan.
Dengan konsolidasi besar-besaran tersebut, Danantara dipandang sebagai jawaban atas persoalan restrukturisasi BUMN yang selama puluhan tahun dinilai berjalan lambat dan tidak efektif.
Sejumlah ekonom menilai keberhasilan Danantara akan sangat menentukan arah transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju dengan pengelolaan aset negara yang lebih profesional dan berbasis hasil bisnis.
Berita Terkait
-
Jurus Bos BI Jaga Stabilitas Ekonomi RI
-
Pelindo dan 14 BUMN Luncurkan Kolaborasi TJSL di Raja Ampat, Perkuat Kemandirian Masyarakat 3T
-
OJK Tepis Hoaks Tabungan Masyarakat Digunakan untuk Biayai Program Pemerintah
-
Tak Ada Prioritas, Danantara Pastikan Semua Merger BUMN Rampung Tahun Ini
-
Jumlah BUMN Dipangkas Jadi Hanya 300, Begini Klaster-klasternya
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri