- Purbaya Yudhi Sadewa melantik pejabat Kemenkeu pada 12 Mei 2026 sebagai bagian dinamika organisasi.
- Rotasi jabatan dianggap wajar untuk menjaga organisasi tetap bergerak, efektif, dan tidak kaku.
- Fokus utama bukan posisi individu, tetapi peningkatan kinerja dan kepercayaan publik.
Suara.com - Pada Selasa, 12 Mei 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator sebagai bagian dari dinamika organisasi.
Pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali nilai dasar birokrasi yang berorientasi pada pelayanan.
Rotasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi kelembagaan dan menjaga efektivitas kerja.
Menurut Menkeu, perpindahan jabatan adalah hal yang wajar dalam organisasi yang terus bergerak dan berkembang.
"Dalam organisasi, perpindahan itu biasa. Tour of duty, tour of area, biasa itu. Organisasi memang harus bergerak. Kalau tidak bergerak, lama-lama akan kaku," ungkap Purbaya pada Selasa, 12 Mei 2026.
"Tapi yang paling penting bukan siapa pindah ke mana. Yang penting adalah setelah pelantikan ini, fungsi Kemenkeu harus semakin kuat. Kita kerjanya semakin rapi, dan kepercayaan publik akan semakin baik," lanjutnya.
Pesan tersebut menekankan bahwa esensi utama dari rotasi jabatan bukan pada individu, melainkan pada peningkatan kualitas organisasi.
Dengan demikian, setiap perubahan posisi harus berdampak langsung pada kinerja yang lebih baik dan kepercayaan publik yang meningkat.
Lebih lanjut, Menkeu mengingatkan bahwa cara pandang terhadap jabatan akan menentukan sikap dan perilaku dalam bekerja.
Baca Juga: Purbaya Tegaskan Tak Ada Lagi Tax Amnesty, Kecuali Perintah Presiden
Ia menegaskan pentingnya memaknai jabatan sebagai tanggung jawab pelayanan, bukan sekadar fasilitas.
"Jabatan ini bukan fasilitas, jabatan ini fungsi. Kalau dilihat sebagai fasilitas, kita sibuk menjaga posisi. Kalau dilihat sebagai fungsi, kita fokus bekerja," tandas Menkeu.
Pernyataan ini menjadi pengingat kuat bahwa orientasi kerja harus berfokus pada kontribusi nyata, bukan pada kenyamanan pribadi.
Dalam konteks birokrasi modern, integritas dan profesionalisme menjadi fondasi utama yang tidak dapat ditawar.
Oleh karena itu, Menkeu meminta seluruh jajaran untuk bekerja secara konsisten dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya keselarasan dalam menjalankan kebijakan agar tidak terjadi fragmentasi di dalam organisasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
- 7 Sepatu Lari Lokal Paling Underrated 2026: Kualitasnya Dipuji Runner, Tapi Masih Jarang Dilirik
Pilihan
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
Terkini
-
Pegadaian Semarang Luncurkan BCC 2026 di UNNES, Lebih dari 1.000 Mahasiswa Hadir
-
Rupiah Cetak Rekor Terlemah, IHSG Ditutup Merah Lagi
-
Purbaya Siap Jelaskan ke DPR soal Rupiah Lemah, Tegaskan Itu Tanggung Jawab BI
-
Jelang Rebalancing MSCI, Emiten Sinarmas DSSA Ditinggal Kabur Investor Asing
-
Telkom Bukukan Kinerja Resilience pada FY25, Hasilkan Total Shareholder Return 35,7%
-
BRI Multiguna Karya Mempermudah Berbagai Rencana Untuk Segala Kebutuhan
-
Purbaya Ancam Potong Anggaran Kementerian dan TKD Pemda Jika Hambat Proyek Investasi
-
Rupiah Terkapar ke Level Rp17.529 per Dolar AS, Cetak Rekor Buruk Baru Sore Ini
-
PTFI dan Masyarakat Papua Tengah: 10 Tahun Perubahan, Harapan Baru untuk Ekonomi Berkelanjutan
-
Langkah Tegas, DJP Jawa Timur Blokir Rekening 3.185 Penunggak Pajak di 11 Bank